Hukum

Diduga Rumahnya Dilelang Sewenang-wenang, 2 dokter Kakak Beradik Minta Jokowi Berantas Mafia Tanah Kota Malang

Penulis: Dedy Budiman
Ayonews, Malang
Korban Mafia Tanah terus berjatuhan. Kali ini menimpa dua wanita kakak beradik, dr. Gladys Adipranoto, Sp.OT dan drg. Gina Gratiana, warga Perumahan Pahlawan Trip Blok B 6 dan blok B 7, dan B27 RT 01/ RW 10, Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang. Keduanya tak percaya kalau rumah milik mereka dilelang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Malang ke kantor lelang negara KPKNL.

Sebab, sertifikat kepemilikan atas tiga rumah miliknya masih digenggaman. Mereka juga sama sekali tidak pernah terlibat utang piutang ataupun menjaminkan sertifikat ketiga aset mereka pada pihak bank atau pun pihak ketiga. Bahkan, keduanya juga menegaskan tidak ada keterlibatan dalam proses hukum apa pun.

“Dan tiba-tiba, pada tanggal 15 Desember 2021, ketiga rumah kami dilelang oleh KPKNL Kota Malang tanpa sepengetahuan kami dan tidak ada mekanisme hukum yang kami terima,” paparnya kepada awak media, Minggu (19/12/2021).

Sampai sekarang, lanjutnya, sertifikat asli milik mereka berdua masih tersimpan rapih.

“Sertifikat ketiga rumah itu atas nama saya dan kakak saya Gladys Adipranoto,” ungkapnya sambil menunjukkan ke wartawan sertifikat aslim mereka.

drg. Gina mengaku sudah melihat ketiga rumahnya dilelang di website lelang.go.id milik KPKNL.

“Begini ceritanya, pertama kali itu, diberitahu rekan saya, ada informasi lelang di sebuah koran harian Jawa Timur, pada tanggal 1 Desember 2021. Dan saya baru tahu di tanggal 4 Desember 2021. Karena waktu itu hari Sabtu, saya mulai meminta Mama saya untuk berusaha memblokirnya di tanggal 6 Desember 2021, kami kuasakan pada Mama, ” paparnya.

Lalu di tanggal 14 Desember 2021, ia sendiri ngecek website dan lelang, dan melihat ketiga rumah ia dan kakaknya benar-benar ada dan mau dilelang.

“Dan saya akhirnya mendengar kalau di tanggal 15 Desember 2021, berlangsung lah lelang tersebut,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan, dalam proses lelang tersebut, pihaknya tidak pernah menerima surat pemberitahuan apa pun dan dari siapa pun.

“Termasuk undangan lelang pun saya nggak menerima,” tegasnya.

Gina dan Gladys menyatakan bahwa ketiga rumah itu benar-benar miliknya dan dibeli dari hasil jerih payah bapaknya, dibantu ibu dan hasil bekerja sebagai dokter di rumah sakit.

“Saya akan tetap mempertahankan hak kami. Soal langkah hukum yang akan dilakukan, saya belum tahu,” ujarnya.

Dalam kejadian ini, Gina dan Gladys mengaku sangat terpukul dan sangat takut dengan kondisi ini. Karena tidak ada kesalahan apapun yang mereka lakukan.

“Tapi ketiga rumah kami telah dilelang. Selain itu, nama baik kami juga di pertaruhkan karena sudah beredar di Harian Jawa Timur dan memberi kami kerugian psikologis dan juga materiil karena mengganggu aktivitas kami. Semua kolega mempertanyakan masalah ini ke saya hampir setiap hari,” ungkapnya.

Selain itu, keduanya mereka merasa terintimidasi dengan adanya kejadian ini. Hari-hari di rumah keduanya juga merasa tidak bisa tenang.

“Karena takut ada teror atau kejadian kelanjutan ataupun masalah lain yang tidak dapat kami bayangkan menyangkut lelang liar ini,” ujarnya.

Gina dan Gladys juga jadi bertanya-tanya kenapa keduanya yang tidak pernah bermasalah soal hukum bahkan tidak pernah terpikirkan untuk menjaminkan tempat tinggal mereka dilelang yang sama sekali tidak pernah mereka ketahui.

“Kami pun mengetahui melalui pemberitaan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo sedang melakukan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Tapi kami tidak menyangka bahwa kami telah menjadi salah satu korban dari mafia tanah di Kota Malang tempat kelahiran kami ini,” jelasnya.

Keduanya berharap, masalah ini dapat segera dipulihkan terkait lelang tiga rumah miliknya dan terkait profesi, terhadap keluarga, kolega, rekan kerja maupun pasien-pasien kami.

Panitera Pengadilan Negeri Malang, Rudi Hartono membenarkan bahwa lelang obyek rumah di Blok B 6, Blok B 7, Blok B 27 di Taman Ijen, Oro-oro Dowo, Klojen, Jakarta Timur di kantor KPKNL Malang atas permohonan pihaknya.

“Permohonan ini berdasarkan permintaan dari Pengadilan Negeri Tuban. Karena obyek lelang ada di Pengadilan Negeri Malang, jadi kami yang melakukan mendapat delegasi untuk lelangnya, ” terang Rudi, Kamis (16/12/2021).

Terkait bahwa penetapan lelang tersebut merupakan permohonan Hardi Sutanto, mantan suami dari Valentina yang sudah meninggal dan dianggap berlaku, Rudi mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan sidang pokok materi.

“Saya hanya seorang panitera, bukan seorang hakim, tidak punya kewenangan terkait dengan pokok materi. Panitera hanya menjalankan perintah ketua (pengadilan). Hasil lelang ini juga berdasarkan tim telaah eksekusi, ” paparnya.

Persoalan sah atau tidaknya obyek-obyek tersebut dilelang, pihaknya sebagai panitera hanya melaksanakan tindak lanjut perintah pimpinan, ketua pribadi atau perorangan.

“Saya selaku panitera hanya menindaklanjuti perintah ketua pengadilan. Ketua pengadilan negeri Malang memang baru. Saya juga panitera baru. Eksekusi lanjutan (penetapan kepala PN Malang lama), itu boleh” ujarnya.

Alasannya, lanjut Rudi, karena telah dilaksanakan sebelumnya dan belum terlaksana secara keseluruhan.

Terkait pengumuman lelang bisa terjual apa adanya tanpa dokumen sertifikat pemilik, Rudi menjelaskan nantinya akan dipindahnamakan setelah risalah lelang muncul.

“Pemenang lelang, dibeli secara sah, maka beralih nama berdasarkan hasil risalah lelang. Secara otomatis yang mengeluarkan risalah lelang ini KPKNL (Kota Malang),” terangnya.

Jadi, lanjutnya, pelaksanaan eksekusi pengosongan nantinya berdasarkan hasil lelang. Bahwa sertifikat sudah beralih nama kepada pemenang lelang berdasarkan risalah lelang, kemudian dialih namakan oleh BPN kepada pemenang lelang.

“Kami hanya menjual barang, masalah proses keadministrasian surat menyurat, itu prosesnya di BPN, ” urainya.

Dari temuan media, ada 3 rumah yang menjadi obyek lelang ternyata tidak masuk dalam perkara yang menjadi dasar terjadianya lelang tersebut, kembali Rudi menegaskan bahwa ia hanya melaksanakan perintah ketua PN Malang.

“Silakan siapa saja yang merasa dirugikan untuk melakukan langkah-langkah hukum yang ada. Untuk mengajukan perlawanan. Masalah perlawanannya itu bagaimana, itu kewenangan majelis hakim. Kami sudah melaksanakan eksekusi lelang, sebagai panitera sesuai perintah ketua,” paparnya.

Rudi menambahkan, eksekusi lelang, siapa pun pemenang lelangnya, kalau memang pemenang lelang itu tidak menguasai obyek lelang tersebut secara fisik, maka mereka lelang bisa mengajukan eksekusi pengosongan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.(*)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top