Hukum

Rumah dan Ruko Dilelang Tanpa Izin Pemilik di Situs KPKNL, Pemegang Sertifikat ini Bingung, Ada Apa?

Penulis: Dedy Budiman
Ayonews, Malang
Seorang warga Kota Malang bernama Fransisca Maria Valentina dikejutkan dengan adanya tayangan harta benda miliknya berupa bangunan rumah dan ruko tiba-tiba muncul di situs KPKNL Malang.

Ada delapan rumah dan bangunan ruko miliknya ditulis dilelang di situs tersebut.

Dalam website tersebut, salah satu rumah yang dilelang berada di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen Blok B-6, B 7, B27 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang seluas ribuan meter.

Beberapa bangunan lainnya berupa ruko juga turut dipajang di situs tersebut.

Dalam keterangan di website milik Dirjen KPKNL Kemenkeu itu, bangunan dan rumahnya dilelang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN Tbn jo. Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 2 Mei 2017 jo.

Kemudian dijelaskan juga ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn jo. Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn. tanggal 6 Januari 2020, akan melaksanakan lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, terhadap barang tidak bergerak.

Dalam poin keempat pelaksanaan lelang itu juga dijelaskan bahwa obyek lelang rumah dan bangunan tersebut dijual tanpa bukti kepemilikan/sertifikat (bukti hak/sertifikat tidak dalam penguasaan Penjual);

“Padahal saya tidak melelang. Dan dokumen serta sertifikat kepemilikan (rumah dan bangunan) masih ada pada saya. Masih saya pegang,” ujar FM Valentina saat dikonfirmasi.

Menurut Valentina, lelang tersebut tidak sah. Sebab, mantan suaminya sudah meninggal dan tidak meninggalkan warisan.

“Penetapannya saja 6 januari 2020. Bukan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang yang baru. Itu penetapan ibu KPN lama, Nurulis. Ketua Pengadilan Negeri Malang yang baru tidak membuat penetapan. Jadi lelang itu ilegal,” ujarnya.

Valentina berpesan kepada para peminat dan peserta lelang berhati-hatilah terhadap lelang ini.

“Karena jelas, dalam putusan PK No 598 non executabel. Tidak ada putusan yang bisa dieksekusi. Maka dimanfaatkan jadi ladang mafia tanah, ” terangnya.

Praktisi Hukum Peradi, Hermansyah Dulaimi mengatakan bahwa lelang yang digelar KPKNL tersebut tidak sah. Sebab, amar putusan PK 598 itu tidak menyebutkan obyek eksekusi lelang.

“Dan itu hanya perdasarkan permintaan pemohon yang mengaku sebagai ahli waris almarhum. Padahal itu istri mudanya. Jadi tidak berkait terhadap harta benda Valentina,” ucapnya.

Hermansyah juga mengatakan bahwa hasil perkawinan Valentina dengan almarhum Hardi Sutanto tidak punya keturunan.

“Amar putusan PK No 598 tidak menyebut kata lelang. Barang. Begitu juga pendelegasian PN Tuban tidak menyebutkan kata lelang. Jadi tidak ada putusan apapun,” tambahnya.

Hermansyah menduga bahwa munculnya rumah dan bangunan di website KPKNL itu menjadi bagian dari permainan mafia tanah dan mafia lelang.

“Presiden jokowi harus mengetahui hal ini. Fakta mafia tanah masih terjadi,” tandasnya.

Hermansyah mempertanyakan apa dasar PN Malang untuk melelang barang-barang yang tidak termasuk dalam perkara & barang tersebut adalah barang orang lain. Itu yang ada di lelang (KPKNL) milik anak-anaknya Valentina. jadi lelang itu tidak sah,” tegasnya.

Humas PN Malang Juanto saat dikonfirmasi mengaku baru dengar ada lelang sejumlah rumah dan bangunan milik FM Valentina di sejumlah tempat.

“Belum dengar ada lelang,” ujarnya saat dihubungi.(***)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top