Nasional

Soal Penangkapan 9 Aktivis di Hardiknas, Polri Berjanji Akan Evaluasi Jajarannya

Reporter:Imran

Ayonews, Jakarta
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan audiensi dengan Polri sebagai tindak lanjut advokasi terhadap sembilan aktivis yang ditangkap saat mengikuti aksi demo di Hari Pendidikan Nasional pada 3 Mei 2021 di Kantor Kemendikbud RI.

Aktivis buruh perempuan, Nining Elitos menyampaikan bahwa penangkapan terhadap kesembilan aktivis tersebut menunjukkan bahwa iklim demokrasi di Indonesia saat ini semakin memburuk.

“Presiden menyampaikan bahwa pemerintah butuh kritikan, saran dan butuh didemo. Tapi kenyataannya, ketika rakyat melakukan unjuk rasa, banyak sekali aktivis yang ditangkap dengan berbagai macam alasan. Bukan hanya di Jakarta, kriminalisasi terhadap aktivis juga terjadi di Banten, Semarang, Kalimantan dan daerah lain, ” paparnya pada Jumat (11/6/2021) di Jakarta saat memimpin audiensi dengan Wakabaintelkam Mabes Polri Irjen Suntana beserta jajarannya.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos didampingi Sekjen KASBI, Sunarno (KASBI), Ikhsan Raharjo (SINDIKASI), Syamsudin (KPA), Charles Gilbert (GMNI), dan Seno (LMND-DN), mengungkapkan bahwa pelanggaran protokol kesehatan yang dijadikan alasan penangkapan para aktivis tidak masuk akal.

“Di lapangan, tentunya perangkat aksi sudah memastikan Prokes sudah dijalankan secara prosedural. Dengan adanya kriminalisasi ini sebuah bentuk pembungkaman demokrasi, ” jelas Nining.

Departemen Organisasi Komite Pembaruan Agraria (KPA), Syamsudin menegaskan, sejatinya para aktivis memiliki tujuan yang sama dalam membangun negara menjadi lebih baik.

“Tapi kita selalu dibenturkan. Bahkan kemarin ada salah satu anggota serikat tani di Minahasa ditangkap karena dilaporkan pihak perusahaan. Kami berharap pihak kepolisian lebih cermat dalam menindaklanjuti laporan dari perusahaan-perusahaan terhadap rakyat kecil. Apa lagi terhadap kaum tani di pedesaan, ” paparnya.

Tak hanya itu, tindakan represif dan kriminalisasi juga dirasakan oleh kawan-kawan jurnalis.

Ikhsan Raharjo dari SINDIKASI mengatakan, ketika terjadi aksi demonstrasi, peningkatan eskalasi, kawan-kawan jurnalis sering menjadi korban kekerasan.

“Alat-alat mereka sering dirampas, dengan alasan tidak memiliki kartu pers, padahal mereka sudah menunjukannya kepada petugas keamanan, ” ungkapnya.

Selain di lapangan, lanjutnya, akses pemberitaan melalui media elektronik juga sering ditemui kendala yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

“Banyak sekali terjadi peretasan-peretasan yang dialami kawan-kawan jurnalis. Ini tentunya sangat mengkhawatirkan para jurnalis mengingat pekerjaan wartawan di era modern sangat terkait erat dengan media online dan media sosial, ” sambung Ikhsan.

Di sisi lain, lanjutnya, kawan-kawan mahasiswa dari GMNI menilai bahwa aparat petugas keamanan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta aksi unjuk rasa. Peserta aksi yang tak membawa senjata apa-apa tentunya tak bisa mengelak dari pukulan, tendangan dan tindak kekerasan lain yang dilakukan aparat.

“Jika ini dibiarkan, i tentunya akan sangat membahayakan negara sendiri karena tak akan ada pertumbuhan generasi yang merasakan demokrasi,” tambahnya.

Sementara itu Irjen Suntana menyampaikan permintaan maafnya jika masih ada anggotanya yang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan terhadap pengunjuk rasa.

“Sebenarnya Polri selalu mengusahakan agar petugas keamanan di lapangan memastikan aksi unjuk rasa berjalan lancar,” terangnya.

Suntana berjanji, kedepannya Polri akan mengevaluasi, menyempurnakan operasi tugas kerja.

“Segera akan disampaikan ke seluruh jajaran Polda di seluruh daerah, ” tambahnya.

Suntana menegaskan bahwa Polri tidak pernah melakukan pembungkaman demokrasi. “Tapi memang terkadang apa yang terjadi di lapangan tidak berjalan sesuai keinginan kita semua. Selalu ada upaya-upaya provokasi dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi yang ada, ” tuturnya.

Polri berupaya menjamin pada setiap aksi unjuk rasa agar berjalan aman, dan tertib, serta agar aspirasinya bisa tersampaikan kepada stackholder, namun tentunya hak-hak masyarakat lainya jangan sampai terabaikan.

Terkait 9 aktivis yang ditangkap dan dijadikan tersangka saat memperingati Hari Pendidikan Nasional, Suntana berjanji akan malakukan komunikasi dan kordinasi dengan Polda Metro Jaya.

“Semoga kasus ini bisa diselesaikan secepatnya, ” tandasnya.

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top