Hukum

Kacau Balau, ini Kesalahan Fatal Ketua Pengadilan Negeri Saat Eksekusi Lelang di Kota Malang

Penulis: Dedy Budiman & Tim
Ayonews, Malang
Eksekusi lelang empat bangunan milik Dr FM Valentina di beberapa lokasi (salah satunya di Komplek Taman Ijen Blok B 8, Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang) diduga kuat merupakan kesalahan fatal yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Kota Malang.

Dalam kronologis singkatnya, advokat Dr FM Valentina mengungkapkan bahwa di tahun 2016 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peninjauan Kembali (PK) No 598 PK/Pdt/2016 yang mengabulkan gugatan mantan suaminya almarhum dr Hardi Sutanto.

“Amar putusannya non eksekutabel. Bisa dicek di SIPP. Memang ada kalimat “Menghukum untuk Membagi Harta Bersama….” Tapi dalam amar tersebut tidak disebutkan¬† barang-barang apa saja yang harus dibagi, ” terang ibu dua anak ini melalui wawancara via whatsapp, Senin (7/6/2021).

Lebih lanjut, Amar 598 tersebut kemudian didelegasikan dari PN Tuban ke PN Malang pada 3 Mei 2017.

“PN malang sempat mempertanyakan hartanya apa saja, karena memang seharusnya tak perlu didelegasikan karena PK 598 itu non eksekutabel, ” tambahnya

Dari informasi yang didapat redaksi, rupanya pengacara almarhum Hardi Sutanto, Lardi telah memohonkan 45 harta bersama yang harus dibagi ke PN Tuban.

“PN Tuban membuat penetapan eksekusi¬† didasarkan surat Lardi bukan berdasarkan amar putusan, ” kata Valentina.

Permohonan eksekusi tersebut kemudian didelegasikan ke PN Malang yang isinya persis dengan amar PK 598.

“Diduga ada konspirasi hukum, maka muncullah eksekusi lelang. Padahal dalam pendelegasian tersebut tidak ada permintaan lelang/kalimat lelang. Ini sita marital, tapi nomor penetapannya salah, jadi sita jaminan (conservatoir beslag) dan refindicatoir beslag, ” terangnya.

Usai penetapan tersebut, terjadilah perlawanan. Baik dari pihak ketiga di pengadilan tingkat pertama. Kemudian di tingkat Kasasi Dr Valentina justru jadi pemohon utama pembatalan eksekusi I/utama.

“Di tingkat pengadilan pertama dan banding, saya terlawan. Tapi justru di tingkat kasasi saya pemohon utama, ” tegas Valentina.

Dr Valentina pun menang dengan putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam amar Kasasi No 3622 K/Pdt/2019 yang menyatakan batal eksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan I (Hardi Sutanto) sebagai Pemohon lelang sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN Tbn. juncto Nomor 25/Pdt.G/2013/ PN Tbn.

“Saya baru diberikan lampiran amar putusan kasasi setelah lelang terjadi. Sudah seharusnya KPN Kota Malang melaksanakan putusan sesuai amar kasasi 3622 yang inkracht dan membatalkan eksekusi lelang tersebut,” paparnya.

Valentina menilai bahwa eksekusi lelang maupun eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan PN Malang melampaui batas kewenangan selaku penerima delegasi.

“Ini eksekusi kacau balau. Ada penyalahgunaan kewenangan, ada kesalahan fatal yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Malang dalam penetapan itu dan tidak prosedural, ” sambungnya.

Menurut Valentina, berdasarkan prosedur hukum yang benar, kalau itu memang dianggap benar eksekusi lelang, seharusnya mengikuti prosedur lelang yang benar.

“Pertama, pengosongan terlebih dahulu baru lelang. Kedua, harus ada aprisal utk penentuan harga lelang dengan persetujuan kedua belah baik pemohon dan termohon. Ketiga, cek lokasi yang akan dilelang. Keempat, ada bukti kepemilikan /SKPT. Kelima, baru diadakan lelang. Ternyata perihal SKPT pun dalam risalah lelang sudah salah, ” jelasnya.

Apalagi, lanjut Valentina, putusan MA PK 598 amarnya tidak ada sita jaminan (conservatoir beslag), tapi sita harta bersama (marital beslag).

“Itu juga non eksekutabel. Perjanjian kawin soal pisah harta No 200 Tahun 1994 tetap sah, karena perceraian terjadi sebelum amar putusan 598 itu ada, ” tegasnya. .

Karena dianggap keliru, Valentina melaporkan kasus ini ke berbagai instansi hukum. Salah satunya ke Komisi Yudisial. Melalui surat yang diterimanya pada 7 April 2021, KY telah mengirimkan surat tembusan ke dirinya dan ke Badan Pengawas (Bawas) MA yang isinya mempertanyakan kepastian hukum dalam dua amar putusan, yakni PK 598 dan 3622.

Dengan demikian, sambung Valentina, maka dipastikan penetapan eksekusi tersebut tidak sah.

“Berarti belum ada kepastian hukum. Jelas eksekusi itu berdasarkan amar putusan yang inkracht 3622. Saya sudah menyiapkan perlawanan atau gugatan lagi untuk mendapatkan kembali rumah saya yang sudah dieksekusi secara sewenang-wenang, ” ungkapnya.

Sementara itu, Lardi, kuasa hukum almarhum Hardi Sutanto sekaligus pengacara pemenang lelang saat diwawancara by phone meluruskan bahwa ada 41 harta bersama selama perkawinan Dr Valentina dan dr Hardi Sutanto.

“Bukan 45 tapi 41. No sitanya ada, ” jelasnya, Selasa (8/6/2021)

Ketika ditanya mengapa sita harta bersama (sita marital) itu yang terjadi menggunakan sita jaminan (conservatoir beslag), Lardi mengatakan nggak perlu lagi mempersoalkan masalah itu.

“Sampeyan kok mempersoalkan itu. Kalau tanya itu tanya pada saksi ahli. Sita itu sudah dinyatakan sah dan berharga. Jangan tanya ke saya. Lelang sudah terjadi. Nggak perlu diperdebatkan, ” ucapnya.

Sayangnya saat disinggung soal adanya putusan Kasasi 3622.PDT/2019 M.A.R.I tanggal 16 Desember 2019 yang menyatakan batal eksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan I sebagai Pemohon lelang sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. juncto Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn, nada suaranya terdengar meninggi dan menuduh wartawan terselubung.

“Kalau mau bicara materi diskusi saja dan ketemu sama saya. Saya nggak mau diwawancara soal materi, ” katanya. Saat diajak diskusi di mana, Lardi tak mau menjawab.

Humas PN Malang Djuanto menepis tudingan FM Valentina tentang kesalahan fatal dalam penetapan eksekusi lelang tersebut.

“Setelah ditelaah tidak ada kekeliruan dalam eksekusi lelang dan pengosongannya, ” kata Djuanto, Selasa (8/6/2021).

Menurut Djuanto, bila ada ketidakpuasan dari tereksekusi bisa melakukan upaya hukum.

“Dalam hukum acara upaya hukumnya gugatan. Sampai hari ini belum ada upaya tersebut, ” sambungnya.

Saat ditanya bahwa pendelegasian dari PN Tuban ke PN Malang tidak ada amar putusan eksekusi lelang seperti yang diutarakan Panitera PN Tuban H. Sumargi beberapa waktu lalu ke Ayonews, Djuanto menegaskan eksekusi pengosongan dan lelang itu sudah sesuai.

“Lelang sudah sesuai penetapan yang terakhir tanggal 6 Januari 2020 No 1/eks.pdt/2017 PN.Tbn jo No 25/Pdt.G/2013 PN. Tbn, ” jelasnya.

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top