Nasional

Di Bawah Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Pembungkaman Terhadap Kelompok Kritis Makin Mengkhawatirkan

Reporter:Imran
Ayonews, Jakarta
Praktik pembungkaman terhadap rakyat dan kelompok yang kritis serta berseberangan dengan oligarki semakin mengkhawatirkan di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Sikap anti demokrasi itu dijustifikasi dengan berbagai dalih mulai dari penanganan pandemi hingga dibenturkan dengan Pancasila, ” kata Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos saat menyatakan pandangannya ke beberapa serikat buruh, organisasi pemuda-pelajar-mahasiswa, perempuan, petani, dan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) pada Jumat (4/6/2021).

Menurutnya, beberapa kasus menonjol yang menjadi sorotan Gebrak antara lain adanya kriminalisasi dengan dalih pelanggaran protokol kesehatan terhadap sembilan aktivis buruh, pelajar, dan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut peringanan biaya kuliah di masa pandemi di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Minggu (2/5/2021) lalu.

Selain itu, lanjut Nining, aksi unjuk rasa aktivis Papua di berbagai daerah yang menolak perpanjangan otonomi khusus juga dibubarkan paksa dengan dalih melanggar protokol kesehatan.

“Beberapa kali kelompok preman juga diketahui ikut membubarkan aksi dan menyerang para aktivis Papua, ” tambahnya.

Dikatakan, daftar ini akan terus bertambah panjang karena praktik pembungkaman juga terjadi di banyak daerah yang seringkali tak mendapat perhatian nasional. Misalnya, sembilan mahasiswa di Banten dan empat mahasiswa di Semarang yang dikriminalisasi paska terlibat dalam aksi penolakan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja pada Oktober 2020.

Sementara itu, sambung Nining, pembungkaman dalam bentuk lain juga dialami 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tes Wawasan Kebangsaan yang sangat kontroversial.

“Mereka yang sedang aktif mengusut kasus korupsi besar yang melibatkan petinggi negara justru dicap anti Pancasila lewat upaya yang sistematis, ” terangnya.

Gebrak menilai praktik pembungkaman ini memiliki benang merah yang tegas yaitu diarahkan pada individu atau kelompok rakyat yang kritis terhadap situasi negara dan berjuang melawan oligarki.

Oleh karena itu, tegas Nining, Gebrak mendesak kepada pemerintah serta aparat penegak hukum agar menghentikan segala bentuk pembungkaman rakyat yang kritis serta membebaskan aktivis yang dikriminalisasi di berbagai daerah termasuk sembilan aktivis buruh, pelajar, dan mahasiswa peserta aksi di depan Gedung Kemendikbudristek.

Gebrak mengajak seluruh jaringan perlawanan rakyat di Indonesia untuk melancarkan aksi-aksi protes di seluruh daerah guna menyelamatkan masa depan demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan yang terus harus diperjuangkan.

Selain itu, seluruh organisasi rakyat diimbau agar menggencarkan kampanye anti pembungkaman secara serentak di tingkat daerah, nasional, dan internasional tentang kondisi pembungkaman suara kritis di Indonesia.

“Perjuangan gerakan rakyat tak boleh terhenti meski dihadang berbagai intimidasi, kriminalisasi, dan arogansi kekuasaan, ” tandasnya.

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top