Hukum

Ketua Peradi Malang Raya: Eksekusi Lelang di Komplek Taman Ijen Tidak Sah

Reporter: Imron Gofur
Ayonews, Malang
Eksekusi rumah mewah di Komplek Taman Ijen, Jl Pahlawan Trip, Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang dan empat bangunan lainnya milik Dr FM Valentina pada 23, 24, 25 Maret 2021 diduga merupakan perbuatan melawan hukum.

Lelang eksekusi yang dilakukan pejabat KPKNL Kota Malang ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana pasal 374 KUHP. Pendapat hukum ini disampaikan Ahli Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr Chairul Huda.

Menurutnya, tindakan KPKNL Kota Malang yang melakukan lelang pada 3 Juni 2020 berdasarkan penetapan PN Malang No 1/Pdt/Eks/2017/PN Tbn jo No 25/Pdt.G/2013/PN Tbn pada 6 Januari 2020 bertentangan dengan Permenkeu RI No 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, sehingga mengakibatkan Dr FM Valentina kehilangan kendali dan kekuasaannya, baik secara yuridis maupun fisik atas kepemilikan rumah dan bangunan lainnya.

“Tindakan KPKNL Kota Malang ini termasuk dalam pengertian unsur memiliki barang sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP. Ancamannya maksimal 5 tahun penjara, ” papar Chairul dalam legal opinion yang ditulisnya di Jakarta dan diterima Redaksi pada Jumat (30/4/2021).

Di sisi lain, Ketua Peradi Malang Raya, Dian Aminudin menegaskan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Malang No 1/Pdt/Eks/2017/PN Tbn jo No 25/Pdt.G/2013/PN Tbn pada 6 Januari 2020 tidak sah.

“Penetapan tersebut bertentangan dengan amar putusan MA No 598 PK/Pdt/2016 yang non eksekutabel (tidak ada putusan-utusan yang bisa dieksekusi). Dalam amar putusan itu tidak disebutkan apa saja harta bersama tersebut, ” tegas Dian saat dihubungi via WA, Sabtu (1/5/2021).

Disinggung soal adanya kebijakan Ketua PN Malang dalam eksekusi pengosongan rumah itu, menurut Dian, bisa saja mereka punya pandangan lain. “Menurut kami tidak tepat. Karena itu kami mengajukan upaya hukum. Kita uji penetapan PN Malang ini. Yang menguji mereka sendiri, ya cenderung akan memihak,” tambahnya.

Apalagi, lanjut Dian, tak hanya pengumuman lelang, penetapan Ketua PN dan obyek eksekusinya pun berubah-ubah. “Dengan adanya fakta ini membuktikan bahwa putusan itu non eksekutabel, ” urainya.

Tak hanya itu, sambungnya, risalah lelang juga harus dibatalkan. Risalah lelang itu tidak sah. Dalam melakukan eksekusi, KPKNL tidak memiliki syarat formal subyek dan obyek lelangnya. “Harusnya tetap tidak berubah. Akhirnya pelaksanaanya pun berubah-ubah. Ini juga kita pertanyakan kenapa bisa terjadi?” ujarnya.

Lebih lanjut Dian mengatakan, dengan adanya putusan MA No 3622 K/Pdt/2019 pada 16 Desember 2019, maka eksekusi lelang yang diajukan pihak termohon sebagai pemohon lelang harus dibatalkan demi hukum.

“Putusan MA tersebut merupakan gugatan perlawanan pihak ketiga No 38/Pdt.Plw/2018/PN Malang yang telah berkekuatan hukum tetap, ” tambahnya.

Kuasa hukum Dr Valentina, Dekky Bambang mengungkapkan eksekusi pengosongan terhadap rumah dan bangunan milik Dr Valentina tersebut terjadi akibat arogansi aparatur negara.

“Kami sudah melakukan klarifikasi ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Karena sebelum eksekusi, Pengadilan Negeri (PN) Malang sempat menunda eksekusi menunggu hasil klarifikasi yang dibuat PT Surabaya, ” ungkapnya, Senin (26/4/2021).

Dekky menunjukkan surat dari Pengadilan Negeri Malang dengan nomor : W14.U2/ 663 / HK 02/2/2021, perihal penundaan pelaksanaan eksekusi pengosongan sebanyak 5 eksemplar terhadap barang-barang tidak bergerak pada 8 Februari 2021.

“Artinya, penundaan tersebut isinya ditangguhkan sampai pada waktu yang ditetapkan kembali oleh PN Malang menunggu hasil klarifikasi dari tim pemeriksa Pengadilan Tinggi Surabaya. Hasil klarifikasi baru ditandatangani pada 22 Maret, besoknya langsung dieksekusi, ” sesal Dekky.

Dekky mengaku sempat ngotot meminta surat klarifikasi dari PT, namun eksekusi tetap saja dilakukan.

“Saya sudah tanya mana surat klarifikasi dari PT. Tanya saja ke PT… tanya saja ke PT, ” kata Dekky meniru ucapan juru sita PN Malang saat itu.

Disinggung soal penetapan PN Malang soal eksekusi pengosongan beberapa aset milik Dr Valentina, Dekky menilai eksekusi tersebut bentuk pembangkangan terhadap amar putusan Mahkamah Agung PK No 598/Pdt/2016.

“Penetapan seharusnya sesuai dengan amar putusan PK 598, bukan dari kebijakan atau penetapan ketua pengadilan, ” tegasnya.

Elang Pranoto, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya didampingi Guntur Purwanto membenarkan bahwa pihaknya diminta Mahkamah Agung untuk membuat surat klarifikasi kronologis jalannya perkara dr Hardi Susanto VS Dr FM Valentina mulai dari PN Tuban, PT Surabaya, MA hingga keluarnya delegasi eksekusi dari PN Tuban ke PN Malang.

“Kami hanya bisa menjelaskan apa yang dilakukan PT. Selebihnya kami tidak tahu, ” kata Elang, Jumat (23/4/2021).

Salah satu hakim yang pernah memvonis mati terpidana kasud pembunuhan Dirut PT Asaba, Gunawan Santoso beberapa tahun silam ini mengatakan ketika PT diminta membuat klarifikasi oleh Mahkamah Agung (MA), maka dibuatlah tim klarifikasi.

“Jadi MA ini mendapat pengaduan, kemudian meminta PT Surabaya membuat klarifikasi. Kepala PN Tuban, ketua PN Malang, termasuk Dr Valentina kita panggil dan kita klarifikasi. Hasilnya dikirimkan kembali ke MA, ” tukasnya.

Humas PN Malang, Djuanto mengatakan bahwa eksekusi pengosongan itu sudah sesuai dengan pasal 195 ayat (1) HIR yang mana kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama.

“Atau pemenang lelang bisa mengajukan permohonannya ke PN Malang. Karena objeknya ada di Malang ini, maka pemohon mengajukan eksekusi lelang di sini. Pemohonnya Debora dan Rebecca melalui kuasa hukum Lardi, ” jelas Djuanto.

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top