Nasional

Jangan Bikin Rakyat Melawan, Gebrak Desak Pemerintah & DPR Cabut UU Cipta Kerja

Reporter: Imron Gofur

Ayonews, Jakarta
Sebanyak sebelas aturan dan kebijakan yang diterbitkan pemerintah sepanjang pandemi Covid-19 dinilai telah merugikan kelas buruh. Mulai dari legalisasi pemotongan upah buruh, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Selama masa pandemi, negara dinilai malah mendukung terjadinya gelombang PHK massal. Penderitaan buruh makin bertambah dengan disahkannya Undang-undang Cipta Kerja yang mempermudah mekanisme pemecatan dan merampas hak dasar buruh.

Hal ini terungkap dalam konfrensi pers yang digelar Gerakan Buruh Bersama Rakyat ( Gebrak) pada Kamis (29/4/ 2021) sore via online & offline di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Gebrak yang dikawal Ketua Umum KASBI Nining Elitos, Ketua Umum KPBI Ilhamsyah, Ketua Umum SGBN Muhamad Yahya, Direktur YLBHI Asfinawati, Sekjen KPA Dewi Kartika, dan beberapa aktivis lainnya menyerukan persatuan gerakan rakyat untuk membangun agenda politik progresif yang
sistematis dan terkonsolidasi pada peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday turun ke jalan serentak di 27 provinsi pada 1 Mei besok.

“Sepanjang setahun ini pemotongan upah dengan dalih pandemi dilegitimasi lewat
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan
pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19, ” kata Ketua Umum KASBI, Nining Elitos.

Dalam aturan itu, lanjut Nining, tidak ada batasan maksimal pemotongan upah dan tidak ada tolok ukur yang jelas serta ketat mengenai syarat ketidakmampuan keuangan perusahaan sehingga sangat merugikan kelas buruh.

Nining mencontohkan tentang kewajiban pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR). Salah satu hak yang harus diterima buruh ini justru tahun lalu dilemahkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang membolehkan adanya pembayaran THR secara dicicil.

“Menjelang Idul Fitri 2021 ini, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang masih bermasalah karena tidak memberikan tolak ukur ketidakmampuan keuangan perusahaan,” terangnya.

Selain itu, sambung Nining, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengintervensi kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 yang meniadakan kenaikan upah minimum dengan dalih pandemi.

Sementara itu, Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menambahkan, pemerintah dan DPR harus bertanggung jawab atas terjadinya gelombang PHK massal selama pandemi.

“Ini terjadi karena omnibus law UU Cipta Kerja telah mempermudah terjadinya pemecatan dan menggerus hak dasar buruh,” kata Ilham.

Ilham menegaskan, setidaknya telah terbit empat peraturan pemerintah turunan UU Cipta Kerja yang merugikan kepentingan kelas buruh, yakni penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan periode Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Ketua Umum SGBN Muhamad Yahya mengatakan, serentetan aturan bermasalah ini tak lepas dari kegagalan skema pembangunan nasional yang bergantung pada investasi.

“Ketika terjadi guncangan pada sistem kapitalisme global seperti hari ini, rakyat dijadikan tumbal dengan dalih penyelamatan ekonomi nasional,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Yahya, rakyat kehilangan kedaulatan atas akses sumber ekonomi yang selama ini sebenarnya menopang perekonomian negara lewat konsumsi rumah tangga.

Atas sederet peraturan dan kebijakan bermasalah ini, Yahya menegaskan, Gebrak mendesak agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, memberikan hak dasar buruh, memberikan jaminan perlindungan atas hak bekerja serta penghapusan sistem outsourcing.

“Hentikan kriminalisasi terhadap rakyat anti UU Cipta Kerja. Di Banten, kriminalisasi dialami oleh belasan mahasiswa massa aksi penolak UU Cipta Kerja. Hingga hari ini, sembilan mahasiswa masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Serang, Banten,” tandasnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top