Hukum

Birokrasi Pemetaan Wilayah Berbelit, Ratusan Proses Sertifikat di BPN Mandek

Penulis: Hila Bame

 

Ayonews, Jakarta

Setiap daerah di Indonesia dipastikan memiliki Rencana Menengah Daerah. Demikian juga Kabupaten Manggarai Barat memiliki protokol serupa ingin mengantarkan warganya menuju kesejahteraan sebagai tujuan program.

Salah satu Rencana Menengah Daerah Manggarai Barat untuk tahun 2016-2021 point dua berbunyi: Meningkatkan pembangunan ekonomi berdaya saing berbasis Agriwisata dan Agribisnis  dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Salah satu sumber daya yang tersedia adalah tanah milik masyarakat. Sementara basis legal dari tanah adalah sertifikat kepemilikan  tanah.

Sertifikat dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal ini BPN Manggarai Barat.  Namun demikian waktu pengurusan yang lama menjadi kendala yang dihadapi warga.

Koce adalah seorang warga Labuan Bajo mengeluhkan lambannya pengurusan sertifikat tanah di BPN Mabar.

Pangkal persoalan karena tidak jelas batas wilayah desa, keluh Koce.

Memang sulit dimengerti, Manggarai Barat sudah berdiri 19 tahun lalu, tapi pemetaan garis batas desa di seputar kota Labuan Bajo yaitu Desa Batu Cermin dengan Wae Kelambu tidak jelas, ujar Bapak Koce, warga Labuan Bajo.

Sudah hampir tiga bulan masyarakat menunggu dan ratusan proses sertifikat mandek, tambah Koce.

Masyarakat sudah resah dan minta Pemda Mabar untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, tambahnya.

Bukan hanya masyarakat tetapi pihak BPN Mabar juga menunggu untuk segera cabut surat Camat Komodo tanggal 18 Pebruari 2021 yang membekukan proses sertifikat di kawasan Menjerite dan sekitarnya. Dokumen masyarakat sudah tidak ada masalah dan alas hak juga sudah jelas, tambah Koce.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top