Hukum

Eksekusi Pepesan Kosong, Badan Pengawas MA Segera Tindak Tegas Arogansi Ketua PN Malang

Penulis: Imron Gofur

Ayonews, Malang
Eksekusi sebuah rumah mewah di kawasan elit Taman Ijen Jl Pahlawan Trip Blok B 8, Kelurahan Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang pada 23, 24 dan 25 Maret lalu menjadi bukti arogansi aparatur penegak hukum.

Penilaian tersebut disampaikan pemilik rumah Dr Fransisca Maria Valentina alias FM Valentina. Menurutnya, arogansi itu ditunjukkan aparat penegak hukum di Kota Malang saat mengeksekusi rumah yang dibeli orangtuanya.

“Bayangkan, dengan kekuatan besar, ratusan anggota polisi, puluhan juru sita dan lelang. Ditambah pengerahan anjing pelacak dan peralatan eksekusi berupa kendaraan besar, ini bentuk arogansi mereka, ” kata Valentina melalui pesan WhatsApp, Minggu (18/4/2021).

Valentina menegaskan bahwa eksekusi tersebut tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

“Sertifikat asli masih saya pegang. Lelang ini harus batal demi hukum. Karena salah satu poin dibatalkannya lelang karena penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan barang kepada pejabat lelang sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016, ” ungkapnya.

Valentina mengatakan bahwa ketua PN Malang itu sebenarnya mengerti bahwa amar putusan PK 598 itu non executabel (tidak ada putusan yang bisa dieksekusi).

“Bisa ditelusuri dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), isinya sama. Dalam delegasi PN Tuban, tidak ada putusan untuk lelang. Kalau ada eksekusi, Ketua PN Malang itu pepesan kosong. Bentuk arogansi. Sudah saya laporkan ke badan pengawas MA untuk segera ditindak tegas, ” paparnya.

Decky Bambang, kuasa hukum yang turut mendampingi Dr Valentina saat rumahnya dieksekusi juga mengaku heran dengan pengerahan besar-besaran aparat negara.

“Saya beberapa kali menangani masalah hukum proses eksekusi tanah atau bangunan. Tidak seperti pada 23 Maret lalu. Ada 150 petugas, 150 orang berseragam nano-nano. Sampai membawa dua anjing pelacak K9 . Sempat saya tanyakan surat ijinnya, ternyata nggak ada. Ini arogansi aparat luar biasa, ” ucapnya.

Sampai saat ini, lanjut Decky, pihaknya masih menunggu surat klarifikasi dari Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

“Pada 8 Februari 2021 eksekusi yang ditetapkan kembali oleh PN Malang ditangguhkan sampai menunggu hasil klarifikasi dari tim pemeriksa PT Surabaya,” ungkapnya.

Menurutnya, PT Surabaya sudah mengirimkan surat kepada kliennya perihal panggilan mengahadap untuk menandatangani LHP ( Laporan Hasil Pemeriksaan ) yang telah diklarifikasi.

“LHP baru ditandatangani pada 22 Maret 2021. Artinya PN Malang juga harus menunggu hasil klarifikasi dari tim pemeriksa PT Surabaya. Tapi yang terjadi eksekusi pengosongan rumah tetap dilakukan.

“Maka dapat kami simpulkan bahwa PN Malang sangat tergesa- gesa untuk melakukan eksekusi pengosongan tanpa alas hukum yang berlaku. Ini bentuk arogansi yang menciderai lembaga peradilan,” ujarnya.

Saat hendak dikonfirmasi soal arogansi ini di pekan kemarin, Ketua PN Malang tidak bisa ditemui. Menurut Humas PN Kota Malang, Djuanto, pimpinannya sedang sakit.

Meski demikian, Djuanto menegaskan bahwa eksekusi pengosongan dan lelang ini dilakukan setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap atau pihak pemenang lelangnya mengajukan eksekusi ke PN Malang.

“Karena obyeknya ada di Malang ini, ” ujarnya.

Disinggung soal dasar lelang yang tidak ada alas hukumnya, Djuanto mengatakan bahwa PN Malang hanya menerima delegasi dari PN Tuban.

“Sehubungan adanya perceraian antara (almarhum) dr Hardi Soetanto dan Dr Valentin di mana dalam putusan harus membagi dua harta goni-gini, ” jelasnya.

Ketua Ombudsman Jawa Timur, Agus Muttaqin berjanji akan mempelajari masalah yang dihadapi Valentina.

“Kalau melihat sekilas ada penyalahgunaan prosedur atau kekuasaan. Saya butuh penjelasan lebih mendalam. Kalau sudah memenuhi syarat, akan dihubungi oleh tim kami, ” kata Agus, Kamis (17/4/2021).

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top