Hukum

Ada Bau Korupsi di Pembangunan Kantor Lurah Karet, Sekda DKI Diminta Tanggungjawab

Penulis: Dedy Budiman
Ayonews, Jakarta
Proyek pembangunan kantor Lurah Karet Jakarta Selatan diduga sarat dengan praktik korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).

Betapa tidak, proyek yang dikerjakan oleh PT SAJ dengan biaya Rp 6,8 Miliar dalam tahun 2019 silam itu, selain ada dua item pekerjaan yang tidak dikerjakan, namun penagihan anggaran tetap dilakukan.

Selidik punya selidik, ternyata PT SAJ juga hanya merupakan perusahaan pinjaman.

Selain itu, salah seorang oknum Kasubag di Bagian Tata Pemerintahan Walikota Jakarta Selatan diduga menerima gratifikasi dari pelaksana PT SAJ guna memuluskan jalannya proyek.

Indikasi adanya praktik melawan hukum ini diungkapkan Iwan H, selaku proyek manajer pembangunan kantor Lurah Karet saat itu.

Dia menyatakan pekerjaan tempat parkir berupa urugan tanah merah seluas 399,59 meter senilai Rp 66 juta tidak dikerjakan.

“Dalam RAB (rencana anggaran biaya) ada item pekerjaan urugan tanah merah, tapi dalam pelaksanaan tidak dikerjakan,” kata Iwan kepada Ayonews di Jakarta, Minggu (11/4/2021).

Selain urugan tanah merah yang tidak dikerjakan, lanjut Iwan, untuk pekerjaan sumur bor artesis sedalam 50 meter senilai Rp 224 juta yang dikerjakan hanya sedalam 35 meter saja.

“Artinya ada sekitar 15 meter yang tidak dikerjakan senilai Rp 67 juta. Dimana biaya permeternya adalah Rp 4.497.000,-. Maka perhitungannya yakni 15 meter dikalikan dengan Rp 4.497.000,- maka didapat angka sekitar Rp 67 juta,” ungkap Iwan.

Jadi, tandas Iwan, total nilai 2 item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu urugan tanah merah seluas 399,59 m dan sumur artesis sedalam 15 m berjumlah lebih kurang Rp 130 jt.

“Namun dua item pekerjaan tersebut tetap dilakukan penagihan anggarannya. Di sini jelas diduga terjadi tindak pidana korupsi sebesar lebih kurang Rp 133 juta,” tandas Iwan.

Seperti diketahui berdasarkan pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun”.

Lebih jauh Iwan mengungkapkan, salah seorang oknum Kasubag di Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Jakarta Selatan berinisial M diduga telah menerima uang sebesar 10 juta rupiah dari pelaksana sipil arsitek proyek pembangunan kantor Lurah Karet berinisial S.

“Diduga pemberian uang oleh S kepada M dilakukan di kantor Tapem Jakarta Selatan sekitar Desember 2019 setelah serah terima pekerjaan yang pertama,” kata Iwan yang juga merupakan orang pertama di proyek pembangunan kantor Lurah Karet itu.

Dari data yang dimiliki diketahui, personil dalam struktur perusahaan PT SAJ diduga merupakan karyawan dari PT PDL.

Diketahui salah seorang petinggi PT PDL bernama Hamdani saat ini telah ditahan di rumah tahanan KPK di Semarang, Jawa Tengah karena terkena OTT KPK akibat terlibat pemberian gratifikasi dalam proyek pembangunan Islamic Center di Purbalingga, Jawa Tengah senilai Rp 75 Miliar tahun 2018 silam.

Agusta Chaniago, Direktur Eksekutif LSM Antik (Anak Negeri Anti Korupsi) angkat bicara terkait pembangunan Kantor Lurah Karet yang diduga sarat KKN.

“Kalau jelas-jelas ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan namun dalam penagihannya tetap dilaksanakan, ya itu berarti ada kerugian negara. Korupsi namanya. Harus diusut tuntas,” katanya kepada Ayonews.

Pengguna anggaran proyek Kantor Lurah Karet yaitu Walikota Jakarta Selatan yang saat itu dipimpin Marullah Matali, kata Agusta, harus bertanggung jawab.

“Kalau Marullah diam saja, patut dipertanyakan. Ada apa ? Apalagi sekarang walikota Jakarta Selatan sudah menjadi Sekda Provinsi DKI Jakarta. Sekda punya kewenangan untuk memeriksa semua ASN yang ada di DKI Jakarta. Pertanyaannya, mau apa tidak ? Apa jangan-jangan ikut terlibat?” tanya Agusta.

Soal adanya dugaan perusahaan pinjaman dalam pengerjaan proyek itu, Agusta menegaskan jelas melanggar aturan.

“Menurut pasal 87 ayat 3 Perpres No.4 tahun 2015 sebagaimana diubah Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, menyatakan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, ” paparnya.

Sekda DKI Marullah saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, tidak menjawab pertanyaan yang diajukan Ayonews.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top