Hukum

Civitas Akademisi Desak KPK Terapkan Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi

Penulis: Michael
Ayonews, Jakarta
Transparancy International Indonesia (TII) merilis indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia pada tahun 2020, memperoleh nilai 37 dari nilai 40 pada 2019.

Konsekuensinya, posisi Indonesia turun dari peringkat 85 ke 102. Dari total 108 negara bersih korupsi. Posisi Indonesia setara dengan Gambia, salah satu negara kecil di Afrika.

Penilaian ini dipaparkan Alumni Perguruan Tinggi Bersatu (APTB) saat menyampaikan memorandum kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), bertempat di Starbucks Rasuna Epicentrum, Rasuna Epicentrum GF W 138A, Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, RT.02/5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2021) sore.

Acara dihadiri para pakar dan pengamat dari berbagai Perguruan Tinggi, di antaranya, Andi Kosala (UI Watch), Rosyd (IPB), Muli (Kappak ITB), Irfan (Relagama UGM), Dr. Hakim (UI Watch), Taufik Bahaudin (UI Watch) dan Zulkifli Ekomei (Unair bergerak) mengingatkan, lambannya KPK dalam penanganan tindakan korupsi.
Jangan heran kalau kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum di Indonesia terus menurun.

APTB, terpanggil untuk berikan dukungan kepada KPK, agar lebih berani menghadapi kekuatan dan jaringan koruptif, yang menyeret para petinggi di instansi pemerintahan yang diindikasi memiliki kekuatan KKN.

KPK pada akhir 2020, membongkar dua kasus besar yang melibatkan menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Penangkapan menteri KKP dan mega korupsi, Menteri Sosial.

Mega korupsi triliunan rupiah pada kasus Bantuan Sosial (Bansos), merupakan dana untuk bantuan masyarakat yang sedang sulit menghadapi pandemi Covid-19.

APTB mengindikasikan KKN di Pemerintahan Presiden Joko Widodo melibatkan beberapa elit partai politik pendukung pemerintahan, dalam skandal mega korupsi, seperti Jiwasraya, Asabri, BPJS Ketenagakerjaan dan proyek goodie bag.

APTB meminta KPK tidak boleh ragu, dalam memutuskan hukuman mati bagi pelaku, demi kebaikan bangsa dan negara. APTB mengapresiasi dan mendukung penuh, bila KPK memutuskan hukuman maksimal kepada pelaku korupsi bansos.

Memorandum ini berdasarkan temuan, kajian dan informasi resmi yang beredar di masyarakat. Seperti, media massa, media sosial, serta laporan resmi dari pihak yang kompeten.

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top