Politik

Dipimpin Anas Partai Demokrat Bersinar, Di Tangan SBY Gelap Gulita

Penulis: Hendro Heri
Ayonews, Jakarta
10 tahun pertama Partai Demokrat berdiri merupakan era keemasan. Bahkan, partai berlambangkan bintang mercy itu menjadi partai penguasa selama dua periode.

Politisi senior Partai Demokrat, Damrizal kepada wartawan, Minggu (21/2/2021) mengatakan, kokohnya kekuatan Partai Demokrat ini tak lepas dari susunan struktural yang tepat dan sesuai cita-cita para pendirinya.

Sayangnya, menurut Damrizal, euphoria sebagai partai kuat dan besar hanya sampai selesainya masa tugas dari kepemimpinan Anas Urbaningrum. Setelah itu, kekuatan partai mulai rontok.

“Tadinya bintang mercy itu bersinar terang, kini gelap gulita. Yang terputus, ketika dia (Anas Urbaningrum) diganti melalui KLB akibat sangkutan kasus hukum dan diganti oleh Pak SBY sampai 2015 itu berjalan dengan baik. Kaderisasi bagus dan jujur puncaknya ada di Anas. Bisa dilihat dan dibuktikan posisi survei Partai Demokrat berada di tingkat tertingginya,” jelasnya.

Damrizal mengakui era kepemimpinan Anas, Demokrat berhasil menorehkan tinta emas dalam sejarah kursi parlemen di Indonesia.

“Dan perlu dicatat Demokrat memiliki kursi parlemen 154 kursi dan setelah era reformasi angka itu yang paling tertinggi di parlemen. Sampai hari ini nggak ada partai selain Demokrat yang mencapai angka segitu. Ini sejarah dalam kepemilikan kursi parlemen di negeri ini,” terang Damrizal.

Namun era keemasan Demokrat tidak bertahan lama. Pada pemilu 2014, suara Demokrat terjun bebas, hanya memperoleh 3 persen suara.

Menurut Damrizal rapuhnya partai disebabkan adanya rangkap jabatan yang dimiliki Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu SBY menduduki posisi ketua umum partai juga masih sebagai presiden ke 6 Indonesia.

“Nah saat SBY menjadi ketum pertama di mana posisinya juga sebagai presiden jadi terkesan berat sekali. Hal ini disebabkan adanya rangkap jabatan yang dipegang Pak SBY. Pertama sebagai presiden dan kedua sebagai ketua umum partai. Sudah tentu Pak SBY lebih mengutamakan kerjanya sebagai presiden. Hal ini yang menyebabkan ada kesulitan para kader untuk bertemu langsung dengan ketua umumnya. Karena Pak SBY menggunakan protokol dan perangkat negara setiap kunjungannya ke daerah,” jelas Damrizal.

Menurut aturan, ditambahkan Damrizal, jelas partai tidak boleh menggunakan perangkat atau fasilitas negara untuk kepentingan politik partai.

Selain itu, adanya stigma kurang sedap yang tertangkap oleh masyarakat, arah politik Demokrat yang sebelumnya modern dan terbuka berubah menjadi partai oligarki.

“Dan yang paling utama, pada saat itu yang menjadi sekjen partai tak lain putranya sendiri, Edhie Baskoro. Apa stigma yang terjadi di masyarakat, ketua umumnya adalah bapak dan sekjennya anak sendiri. Pak SBY dan Ibas di sini tidak salah, tapi stigma yang terjadi di mata masyarakat sangat mungkin merugikan nama besar partai. Stigma masyarakat yang tertangkap, kok Partai Demokrat ini jadi politik oligarki dan tidak sesuai dengan cita-cita saat waktu berdiri,” pungkasnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top