Hukum

Prof Mahfud MD Dinilai Keliru dalam Penerapan Nilai Restorative Justice dalam Kasus Pemerkosaan

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta
Pada saat menjadi pembicara dalam acara Rapim Polri, Selasa (16/2/2021), Menteri Koordinator Bidang Polhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, mencontohkan penerapan Restorative Justice (RJ) dalam kasus perkosaan.

Menurut Prof Mahfud, pendekatan RJ tidak bicara bahwa si pemerkosa harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk menjalani proses hukum.

RJ, menurutnya, membangun harmoni agar antara keluarga korban dan pemerkosa serta masyarakat tidak gaduh.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Institute Criminal Justice Reform (ICJR), IJRS dan LeIP menyayangkan pernyataan tersebut.

“Ini adalah contoh kekeliruan memahami lahirnya Restorative Justice (RJ) dan arti penting menerapkan nilai-nilai RJ. Nilai RJ hadir sejalan dengan gerakan penguatan hak korban,” kata Praktisi Hukum ICJR, Maidina Rahmawati melalui rilis yang dikirim via e-mail ke redaksi, Kamis (18/2/2021).

Lebih lanjut dikatakan bahwa titik sentralnya adalah menyelaraskan pemulihan korban dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang memupuk pertanggungjawaban pelaku, untuk mencapai harmoni agar proses penyelesaian sengketa tersebut bersifat memulihkan atau restoratif.

“RJ bukan soal membungkam hak korban untuk mendapatkan harmoni semu di masyarakat, ” tegasnya.

Pada kasus perkosaan, menurutnya, RJ dapat saja diterapkan. Namun demikian, RJ menjadi titik sentral yang harus diperjuangkan adalah mendengarkan dan memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugiannya, membuat pelaku menyadari perbuatannya dan memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku.

“Kemudian menyelaraskan pertanggungjawaban pelaku untuk bisa berdampak positif bagi pemulihan korban,” tambahnya.

ICJR mengkritisi pernyataan Menko Polhukam yang menilai RJ pada kasus perkosaan tidak untuk menangkap dan mengadili pelaku tidak tepat, meminta pelaku dan korban dinikahkan dengan alasan menjaga harmoni dan nama baik keluarga justru adalah contoh buruk praktik yang selama ini bertentangan dengan nilai dan prinsip RJ.

“Pernyataan ini juga tidak berpihak pada upaya-upaya untuk memberikan penguatan pengaturan hak korban perkosaan ataupun kekerasan seksual, ” jelasnya.

ICJR mengungkapkan sebuah data survey Lentera Sintas Indonesia pada 2016 lalu terhadap 25.213 responden korban kekerasan seksual. Dari data itu, Lentera Sintas menemukan 93% korban perkosaan tidak melaporkan kasusnya.

“Salah satu alasan mendasar adanya ketakutan dengan narasi menyalahkan korban, ” tambahnya.

Sementara survey terbaru IJRS dan Infid pada 2020 juga menunjukkan bahwa 57,4% responden yang pernah mengalami kekerasan seksual menyatakan aparat penegak hukum tidak responsif terhadap kasus kekerasan seksual.

“Dengan adanya pernyataan ini, aktor high level yang seharusnya memberikan jaminan hak korban, justru semakin tidak berpihak pada korban, ” jelasnya.

ICJR, IJRS dan LeIP, lanjutnya, meminta Menko Polhukam untuk segera meluruskan dan mengklarifikasi pernyataan tersebut.

“Berikan jaminan bahwa penerapan RJ harus dipahami oleh seluruh jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meletakkan kepentingan dan pemulihan korban sebagai fokus utama,” tandasnya.

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top