Hukum

Pakar Digital Usul Bentuk Dewan Etik Media Sosial & Revisi UU ITE Cegah Praktik Kriminalisasi & Pembungkaman Demokrasi

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta
Niat awal dikeluarkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat.

Namun dalam perjalanannya, UU ITE justru terus mengancam kebebasan berekspresi sebagai bagian dari amanat reformasi 1998.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru kerap menjadikan UU tersebut untuk membungkam praktik berdemokrasi, seperti kritik atau dalam bentuk kriminalisasi.

“Tentu saja ini mencederai kebebasan berekspresi masyarakat yang seharusnya meningkat secara kualitas, ” ujar pakar digital dan media sosial, Anthony Leong di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Menurutnya, penyalahgunaan UU ITE bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya karena peraturannya yang terlalu luas dan tidak terdefinisikan baik.

“Keberadaan UU ITE yang rancu dan pasal karet membuat UU ini rentan disalahgunakan,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Anthony, diskusi di media sosial perlu disikapi dengan dewasa. Karena jika tidak, makin banyak masyarakat yang akan saling melapor ke polisi.

“Kami mendukung revisi UU ITE bisa segera dieksekusi karena bisa berdampak pada indeks menurunnya demokrasi kita,” ujar Ketua Hubungan Media Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) ini.

Anthony juga mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengedepankan edukasi, mengedepankan persuasi dan kemudian mengupayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice.

“Ini sangat baik dalam kehidupan demokrasi kita. Memang perlu sekali adanya dewan etik hingga pedoman yang jelas sebelum permasalah berpendapat ini dibawa ke ranah hukum. Karena saat ini dunia digital sudah sangat berkembang, penggunaan media sosial untuk berkomunikasi juga terus meningkat,” kata Anthony.

Alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia itu menilai perlu adanya review hingga revisi dalam UU ITE. Sebab, terlalu luasnya aturan ini bisa sangat membahayakan dalam proses demokrasi.

“Semoga cepat direvisi karena The Economist Intelligence Unit (EIU) baru saja merilis Laporan penurunan Indeks Demokrasi 2020. Ini harus dicermati dengan baik,” ujar Anthony yang juga .

Anthony sangat mengapresiasi langkah baik Presiden Jokowi kepada Polri khususnya untuk menegakkan aturan yang ada, menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, bisa dimanfaatkan secara produktif tetapi implementasinya tetap sesuai aturan.

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top