Hukum

Selama 2020 Ada 10 Kasus Kriminalisasi Terhadap Wartawan, Pemerintah Didesak Segera Evaluasi & Revisi UU ITE

Penulis: Maruli Siahaan
Ayonews, Jakarta
Saat pidato dalam rangka peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman, Senin (8/2/2021) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah serta adanya peningkatan perbaikan pelayanan publik.

Tak hanya itu, Jokowi juga memberikan pernyataan bahwa pajak gaji pekerja media digratiskan hingga Juni 2021 pada Selasa, (9/2/2021).

Namun Praktisi Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Madina Rahmawati mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi itu lebih dari sekedar pernyataan retorik dan kebijakan spontan yang tak konsisten.

Menurutnya, terdapat beberapa catatan mendasar bagi situasi kebebasan berekspresi dan pers di Indonesia saat ini.

“Seperti munculnya Surat Telegram Nomor ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 dari Kapolri terkait antisipasi kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks, juga kasus-kasus penghinaan kepada penguasa/Presiden/Pemerintah yang terjadi selama situasi pandemi Covid-19,” terangnya.

ICJR mencontohkan adanya penangkapan peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi, Ravio Patra, yang sering menyuarakan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Serta surat Kementerian Kesehatan RI tertanggal 3 Agustus 2020 perihal surat peringatan yang ditujukan kepada salah satu pengguna akun twitter yang memberikan kritik guna perbaikan dan pembenahan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Bahkan yang terbaru, di awal Januari 2021 terdapat somasi dari kuasa hukum salah satu Gubernur yang mengancam akan melaporkan setiap perbuatan yang menyudutkan kliennya ke Polisi dengan menggunakan pasal-pasal pidana dalam UU ITE terkait unggahan foto atau video yang berhubungan dengan bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil Survei Indikator Politik yang dirilis pada 25 Oktober 2020 lalu, ICJR mengungkapkan, 36% responden dari 1.200 masyarakat di seluruh Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang kurang demokratis serta 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat.

Sementara, lanjut Maidina, berdasarkan survey yang dilakukan oleh ICJR, LBH Pers dan IJRS, sebanyak 35 dari 125 responden jurnalis atau setara 28%, mengungkapkan pernah mengalami penyensoran atas berita yang mereka buat.

“Teguran atau peringatan tidak resmi dari pihak pemerintah menjadi bentuk penyensoran yang paling banyak dialami oleh responden sebesar 25,7%. Dari sisi pelaku penyensoran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi pelaku penyensoran dengan melakukan penyensoran sebesar 17%.

“Berdasarkan laporan LBH Pers, sepanjang 2020 terdapat 10 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis. 5 kasus menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, 3 kasus lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian,” paparnya.

Dari fenomena tersebut, ICJR, LBH Pers, dan IJRS melihat bahwa pasal-pasal karet yang kerap dijadikan alat untuk melakukan kriminalisasi dan membungkam kebebasan berekspresi seperti dalam UU ITE justru menciptakan iklim ketakutan di masyarakat dalam memberikan kritik kepada pemerintah.

Selain itu, sambungnya, pasal-pasal pidana seperti ujaran kebencian, berita bohong, makar, dan penghinaan individu masih kerap digunakan untuk tujuan membungkam ekspresi yang sah.

“Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan pers masih berada pada tahap yang mengkhawatirkan dengan adanya praktik berbagai macam bentuk serangan baik berbentuk serangan fisik, non-fisik, siber dan hukum,” tambahnya.

Berdasarkan hal tersebut, ICJR, LBH Pers, dan IJRS mendesak kepada Pemerintah dan DPR jika serius mendorong rakyat untuk kritis, bukan hanya pernyataan kosong belakang.

Maidina menegaskan, ketiga lembaga ini mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan revisi atas UU ITE, terutama tindak pidana yang memiliki rumusan sangat “lentur” dan “karet” seperti Pasal 27 ayat (3) maupun 28 ayat (2) UU ITE.

“Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum terkait penggunaan pasal-pasal yang justru membungkam kritik-kritik masyarakat sebagai ekspresi yang sah, serta mendorong perbaikan hukum acara pidana di Indonesia melalui pembaruan KUHAP/RKUHAP, ” tambahnya.

Maidina menandaskan, ICJR, LBH Pers, dan IJRS juga mendorong Pemerintah dan DPR untuk memperkuat peran Dewan Pers dalam menangani kasus-kasus terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan Jurnalis dalam melaksanakan kerja-kerja pers yang seharusnya bebas dari ancaman kriminalisasi dan mengingatkan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi produk pers dan jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara utuh.

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top