Nasional

1.033 Restoran Tutup Permanen Bukti Ekonomi Masyarakat Makin Nyungsep

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta
Pandemi Covid-19 telah membuat ekonomi masyarakat pincang. Sebagian lumpuh. Bahkan mati total alias nyungsep. Dampaknya ke berbagai sendi masyarakat.

Indikator ini berdasarkan data adanya 1.033 restoran tutup permanen. Bahkan ke depannya bila pandemi tak juga berakhir, angka tersebut terus bertambah.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono mengatakan, PHRI Pusat pada September 2020 telah melakukan survei terhadap 9.000 lebih restoran di Indonesia dengan 4.469 responden. Dari situ, ditemukan sekitar 1.033 restoran tutup permanen.

Kemudian, sejak Oktober 2020 sampai sekarang diperkirakan sekitar 125 hingga 150 restorantutup permanen per bulan. Dia mengatakan, jika kebijakan lockdown akhir pekan dilakukan maka ada sekitar 750 restoran tutup permanen.

“Jika opsi ini berjalan, bisa dipastikan penutupan restoran secara permanen akan mencapai sekitar 750 lagi,” katanya seperti dikutip detikcom, Jumat (5/2/2021).

“Saya kira mungkin lebih karena banyak juga restoran-restoran yang tidak melapor, mandiri yang belum tentu menjadi anggota PHRI,” sambungnya.

Ia pun meminta pemerintah menimbang dengan hati-hati kebijakan tersebut. Dia bilang, kalaupun harus dilakukan lockdown akhir pekan, pihaknya mengusulkan beberapa hal yang bisa dipertimbangkan.

Berikut usulan pengusaha:

1. Restoran yang sudah menerapkan protokol kesehatan untuk diberikan pengecualian untuk buka sampai pukul 21.00 dengan kapasitas duduk makan menjadi 50%.

2. Pemda DKI Jakarta dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus dan mendisiplinkan masyarakat, terutama pada klaster utama penularan, ditingkat RT/RW, kelurahan, dan kecamatan.

3. Memperbanyak fasilitas umum cuci tangan, penyediaan masker dan jika mungkin adalah face shield di tengah masyarakat terutama di klaster utama penular. Khusus untuk pusat perbelanjaan dapat disediakan GeNose.

4. Tidak membuat kebijakan sama rata untuk semua yang akan memperburuk situasi ekonomi. Dipertimbangkan kelonggaran bagi pelaku usaha yang sudah dengan sangat ketat menjalankan protokol kesehatan.

5. Ada skema bantuan akibat yang dialami oleh hotel dan restoran akibat pengetatan, kerugian dalam hal sebagai berikut Pajak Restoran (Pb1) agak tidak disetorkan ke Pemda DKI Jakarta tetapi digunakan untuk menolong pelaku usaha, pembebasan PBB untuk hotel dan restoran independen, pembebasan pajak reklame hotel dan restoran, pengurangan pembayaran biaya listrik dan air

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top