Hukum

Transaksi Dinar Dirham, Pasar Muamalah yang Viral di Medsos Ditindak Aparat

Penulis: Hendro Heri

Ayonews, Depok
Pasar muamalah di Jalan Raya Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat yang sempat viral dalam sepekan didatangi aparat pemerintahan setempat.

Pada Kamis (28/1/2021) petugas kelurahan menyambangi lokasi pasar yang menggunakan koin dinar dan dirham sebagai alat transaksi.

Lurah Tanah Baru Zakky Fauzan mengatakan, aparat langsung menelusuri informasi praktik jual beli tanpa menggunakan mata uang rupiah tersebut setelah ramai diperbincangkan di media sosial.

“Hasil penelusuran dengan Babinsa dan Bimaspol serta informasi dari lingkungan, terindikasi memang ada transaksi secara muamalah di situ,” ujar Zakky Fauzan.

Tak tertutup kemungkinan, lanjut Zakky, kedatangan aparat bakal disusul dengan penindakan terhadap pasar tersebut karena ada transaksi dinar dan dirham di dalamnya.

Dia juga memastikan
bahwa pasar yang beroperasi setiap dua pekan pada hari Minggu tersebut disebut tak punya izin.

Seperti diketahui, pasar muamalah itu diselenggarakan di halaman ruko oleh seorang pria bernama Zaim. Biasanya, pasar buka pukul 07.00 dan tutup pada 11.00 WIB.

Selain menerapkan transaksi dinar dan dirham, pasar itu disebut-sebut tak menarik sewa dari para pedagang.

Pasar muamalah itu bukan baru buka tahun ini. Keberadaan pasar tersebut dapat dilacak dari riwayat digitalnya melalui berbagai pemberitaan dan publikasi sejak 2016.

Namun, Zakky mengatakan, pasar muamalah itu kembali viral baru-baru ini di media sosial karena menerima transaksi dinar dan dirham.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 mengatur tentang kewajiban transaksi menggunakan rupiah, berlaku sejak 1 Juli 2015. Beleid ini bertujuan untuk menegakkan penggunaan rupiah serta mendukung stabilitas ekonomi makro.

Berdasarkan laporan, hanya ada beberapa transaksi yang dikecualikan dari wajib rupiah, yakni:
1) transaksi-transaksi dalam pelaksanaan APBN;
2) perdagangan internasional;
3) pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri;
4) kegiatan usaha bank dalam valuta asing yang dilakukan sesuai undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah;
5) transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder yang sudah diatur dengan undang-undang;
6) transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan undang-undang.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top