Hukum

ICW Buka Petisi Ajak Masyarakat Desak Hakim Hukum Berat Jaksa Pinangki

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajak masyarakat untuk mendesak Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko menghukum berat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Dengan tagar #HukumBeratJaksaPinangki, ICW membuka sebuah petisi untuk mengajak partisipasi masyarakat mendorong adanya penegakan hukum yang objektif dan sepenuhnya berpihak pada korban.

Petisi ICW di laman http://chng.it/NcnWRVjf itu menyebutkan bahwa bukannya menangkap pelaku kejahatan, Pinangki justru dinilai malah bekerjasama dan membantu buronan kelas kakap kasus korupsi agar bisa lolos dari jeratan hukum.

ICW mengungkapkan, sebagai penegak hukum, bukannya menangkap, ia diduga malah membantu buronan kasus korupsi, Djoko S Tjandra, agar lolos dari vonis hakim.

Tak hanya itu, Pinangki juga diduga melakukan tiga kejahatan sekaligus: suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang.

Pinangki diduga menerima uang suap sebesar USD 500 ribu; membentuk berbagai skenario untuk membantu Djoko S Tjandra bebas dari jerat hukum; dan melakukan pencucian uang setelah membelanjakan dana hasil penerimaan itu.

Pinangki juga diduga mengurus penerbitan fatwa di Kejaksaan Agung untuk selanjutnya diajukan ke Mahkamah Agung. Dengan fatwa itu, nantinya buronan sebelas tahun tersebut tidak bisa dieksekusi oleh Kejaksaan Agung.

Uang yang diduga hasil suap dari Djoko S Tjandra digunakan untuk melakukan perawatan kecantikan dan menyewa apartemen di Amerika, hingga membeli mobil mewah BMW tipe X-5.

Bau tidak sedap juga muncul ketika Kejaksaan Agung menyelidiki dan menyidik perkara itu. Benar saja, seperti yang telah diprediksi sejak awal, Kejaksaan Agung itu terlihat ingin melindungi Pinangki.

Segala upaya pun terus dilakukan, mulai dari menutup akses pemeriksaan Komisi Kejaksaan, keengganan menyerahkan perkara ke KPK, sampai pada rencana ingin memberikan bantuan hukum kepada Jaksa tersebut.

Ditambah lagi, kejahatan yang diduga dilakukan Pinangki tidak diikuti dengan tuntutan yang berat. Pinangki hanya dituntut empat tahun penjara. Padahal, ia bisa saja mendapat ganjaran hukuman maksimal, yakni 20 tahun penjara. Apalagi dia adalah aparat hukum.

Dengan penanganan seperti ini, maka menjadi hal yang sangat wajar jika kita mengatakan bahwa tuntutan tersebut telah merusak nurani masyarakat, tidak objektif, dan hanya berpihak pada pelaku kejahatan.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top