Hukum

Ini 5 Pesan Buat Kapolri dalam Mengatasi Tantangan Penegakan Hukum

Ayonews, Jakarta
Praktisi hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mengingatkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peranan penting dalam proses tercapainya keadilan.

Sehingga diharapkan Kapolri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo terpilih mampu menyusun langkah strategis dalam mengatasi berbagai tantangan penegakan hukum di Indonesia.

Menurut ICJR, beberapa aspek penting yang harus menjadi catatan Kapolri ke depannya, yaitu:

Pertama, Kapolri harus memastikan bahwa prinsip akuntabilitas dijalankan oleh Institusi Polri. Salah satu caranya adalah membuka ruang terhadap kritik, masukan maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga lainnya, baik dari lembaga negara seperti Komnas HAM, Kompolnas, Ombdusman RI maupun dari organisasi masyarakat sipil.

Kapolri juga harus fokus pada agenda pemberantasan korupsi, baik itu di Internal maupun eksternal institusi kepolisian.

“Masyarakat masih menilai bahwa praktik suap dan pungutan liar masih terjadi ketika berurusan dengan polisi, ” ungkap Maidina, Minggu (24/1/2021).

Kedua, Kapolri selanjutnya harus berani dalam mereformasi institusi kepolisian sebagai bagian mendukung nilai-nilai demokrasi, seperti halnya dalam menahan diri dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Kepolisian harus berdiri secara imparsial dalam menindak pelaku dan tidak boleh menjadi alat kekuasaan politik manapun. Kapolri harus memastikan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/2009) dijalankan oleh setiap anggota, baik di pusat maupun daerah,” paparnya.

Ketiga, Kepolisian juga harus berbenah dan berusaha menahan diri dari excessive use of force atau penggunaan kekuatan secara berlebihan.

Maidina mencontohkan ketika aparat kepolisian menangani aksi unjuk rasa damai, seperti Reformasi Dikorupsi 2019 maupun Mosi Tidak Percaya 2020.

“Korban yang menjadi sasaran kekerasan kepolisan bukan hanya peserta unjuk rasa, melainkan juga para jurnalis atau wartawan yang seharusnya mendapatkan jaminan akses peliputan dan perlindungan dalam bertugas meliput berita, ” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, masih ditemukan praktik penyiksaan maupun unlawful killing, sampai dengan extra judicial killing yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

“Syangnya, kasus-kasus tersebut minim evaluasi atau umunya hanya diselesaikan dengan mekanisme internal etik/disiplin dibandingkan proses peradilan pidana, ” ujarnya.

Keempat, untuk menyambut agenda RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang masuk dalam Prolegnas Priotitas 2021, maka Polri harus turut aktif dalam melindungi korban kekerasan seksual.

“Kapolri baru juga harus mulai menyusun aturan-aturan internal untuk memastikan koordinasi dan penyediaan layanan bagi korban kekerasan seksual yang melapor ke polisi secara komprehensif, seperti layanan kesehatan darurat dan pemulihan lainnya,” paparnya.

Kelima, Kapolri selanjutnya juga harus mendorong pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum.

“Polri perlu melihat perlindungan korban dan meyeimbangkannya dengan pemulihan bagi pelaku. Seperti halnya menggunakan kewenangan diskresi untuk menyelesaikan perkara berdasarkan aturan yang berlaku, memaksimalkan asesmen penyalahguna dan pecandu narkotika, penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak dengan mekanisme diversi atau penyelesaian di luar sistem peradilan pidana konvensional, serta memperhatikan dan menghitung kerugian korban dalam suatu tindak pidana, ” tandasnya.

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top