Hukum

Dituding Rampas Hak Masyarakat Toba, PT.TPL Mau Dilaporkan ke Polisi

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta
PT.Toba Pulp Lestari,Tbk (PT.TPL) yang terletak di Kecamatab Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat setempat.

Pasalnya, demi memperjuangkan hak masyarakat di 7 Kecamatan, khususnya wilayah Toba, warga yang merasa dirugikan oleh PT.TPL terkait dana CD (Community Development), kembali didesak untuk segera menyelesaikan kewajiban perusahaan terhadap nasyarakat.

“Pihak TPL harus menepati kesepakatan awal yang diterbitkan pada Akta 54. Karena itu merupakan kewajiban pada masyarakat,” ucap salah satu putra daerah kelahiran Porsea, James Sitorus kepada Ayonews Selasa (20/09/2020) via telepon genggamnya.

Dia sangat menyayangkan sikap TPL yang tidak menepati janjinya. Sehingga membuat dirinya geram dan berencana akan mengajak elemen masyarakat mendesak Dirut PT TPL, Tbk, segera turun tangan memaksa Dirut PT.TPL membayarkan hak masyarakat sekitar.

Menurutnya, hal itu lebih baik segera dilakukan Dirut PT.TPL sebelum terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terhadap perusahaan tersebut.

“Isi Akta 54 merupakan kesepakatan TPL dengan masyarakat sehingga mereka bisa beroperasi lantaran pernah stop di masa pemerintahan alm Presiden Gus Dur, ” ungkapnya.

Tak hanya itu, James menegaskan, sebagai warga negara yang taat terhadap segala aturan hukum yang berlaku, pihaknya meminta aparat dari Koramil, Kepolisian dan atau keamanan lainnya bersikap netral menyikapi persoalan ini.

“Apa yang dilakukan pihak TPL telah merugikan hak masyarakat sekitar. Sudah puluhan tahun tidak dibayar,” ucapnya.

Hal, senada disampaikan seorang putri kelahiran Parparean Kecamatan Porsea, Jojor Marintan Napitupulu.

Kepada Ayonews melalui telepon genggamnya juga menyampaikan, pihak TPL benar punya kewajiban dana CD untuk masyarakat sekirar, sebagaimana telah tertuang dalam Akta 54.

Menurut pemerhati lingkungan hidup ini, di Kabupaten Toba, total sejak 2006 – 2011, uang dana CD diperkirakan sudah di kisaran 32 miliar.

“Bahkan jika dihitung hingga sekarang 2020, mungkin nilainya telah berkisar 75 miliar lebih yang harus diserahkan dan wajib diberikan kepada masyarakat sekitar,” terangnya.

Mantan Ketua Pansus TPL masa DPRD Kab.Tobasa priode 2004-2015 ini juga menekankan, ketika dirinya selaku ketua Pansus TPL, bahwa dana CD tersebut tidak ada kaitannya dengan dana CSR perusahaan.

“Lantaran tidak ada aturan hukum untuk itu,” ucapnya.

Yang jelas, tambahnya, mengenai perubahan Akta 54 menjadi akta 05 tidaklah bisa menghapus tanggung jawab perusahaan yg tertuang dalam akta 54 semenjak tahun 2003 sampai 2020.

“Apalagi, Akta 05 baru di bentuk tahun 2020 oleh pihak TPL secara sepihak. Sedangkan dana CD yang tertuang dalam akta 54 jelas tidak ada hubungannya dengan akta 05 atapun dengan yang namanya CSR. Karena prodak hukum UUPT No.40 tahun 2007 sebagaimana disebut di Pasal 1 angka 3 UUPT,” terangnya.

Dengan demikian, sambungnya, menjadi tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Jojor mengatakan, Akta 54 adalah berlaku mutlak untuk PT.TPL hingga 2020 sebelum di lakukan perubahan akte ke 05. Apalagi dana CD merupakan dana kesepakatan yang menjadi persyaratan berdirinya PT.TPL.

“Ini jelas PT TPL berkewajiban menyerahkan 1 % kepada masyarakat dari hasil untung perusahaan,” tandasnya.

Dijelaskannya, dana CD terhitung sejak berdirinya TPL yang mengubah nama dari PT.INTI INDORAYON.

Jika pihak TPL tidak segera menyelesaikan masalah dana CD itu, selaku mantan ketua Pansus TPL, Joror berencana akan mengadukan PT Toba Pulp Lestari.Tbk (TPL) ke Polres Toba.

“Saya masih menyimpan bukti-bukti data itu.PT TPL sudah mencederai perjanjian kesepakatan kepada masyarakat, sehingga layak dan pantas diperiksa Polisi karena tidak menghormati norma kesepakatan bersama masyarakat di Kab.Toba,” tandasnya.

Perbuatan itu, lanjut Jojor, menunjukkan pihak manajemen TPL patut diduga telah melakukan perampasan hak masyarakat, juga mengingkari kesepakatan bersama, dan merusak kepercayaan masyarakat yang diduga disalahgunakan oleh para pegawai PT.TPL.

Direktur Utama PT. TPL ,Mr. Vidod Kesavan saat dikonfirmasi melalui Kepala Hubungan Masyarakat PT Toba Pulp Lestari,Tbk, Norma Patty Handini Hutajulu terkait isi Akta 54, tidak memberikan jawaban yang memuaskan terhadap 5 pertanyaan yang diajukan Ayonews.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top