Hukum

Rugi Triliunan Akibat Limbah Bubur Kayu, Kelompok Peternak Ikan Mas & Nila Tuntut Ganti Rugi ke PT.Toba Pulp Lestari

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta
Mengaku mewakili masyarakat Kecamatan Porsea dan Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Komunitas Pembangunan Berkelanjutan Rakyat Toba (KPBRT), Firman Sinaga mendesak pihak PT.Toba Pulp Lestari (TPL)-Tbk, segera tanggap dan merespon proposal yang diajukan mereka kepada pihak perusahaan yang memproduksi bubur kayu tersebut.

Menurut Firman Sinaga, pihaknya dari KPBRT sengaja mengajukan proposal untuk mengingatkan sekaligus mendesak agar pihak perusahaan PT.TPL melibatkan masyarakat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) berkaitan penyelesaian yang tertuang dalam Akta 54 atas perubahan dari Akta sebelumnya.

“Kami sengaja mengajukan lantaran ingin perusahaan PT.TPL mempertanggung jawabkan isi Akta 54. Karena sampai saat ini telah merugikan masyarakat khususnya peternak ikan mas dan ikan nila merugi di kisaran triliunan rupiah selama ini,” jelasnya.

Lantas apa kaitannya dengan ternak ikan tersebut?

Firman mengatakan bahwa warga Desa Sosorladang, Pangombusan Kecamatan Parmaksian di Porsea, selama ini adalah sudah dikenal seantero tanah Batak sebagai peternak bibit ikan mas

“Tapi sejak kehadiran pabrik kertas PT.Toba Pulp Lestari (TPL), usaha kolam pembibitan ikan mas dan nila milik mereka musnah lantaran limbah perusahaan itu,” ungkapnya.

Pengolahan limbah PT.TPL yang tak jauh dari tempat tinggal mereka dan telah lama dan patut diduga membawa dampak yang tak baik pada usaha pembibitan ikan milik masyarakat, seperti didesa Sosorladang, Pangombusan Parmaksian dan di Porsea.

“Kolam bibit ikan mas bahkan di lingkungan mereka tinggal telah terancam bahaya akibat adanya pencemaran lingkungan dan limbah Bahan Berbaya dan Beracun (B3) oleh pabrik itu. Selain kehilangan mata pencaharian warga selama ini, pihak PT.TPL tidak konsisten karena Akta 54 juga tidak dilaksanakan mereka,” imbuhnya.

Menurut Firman, PT TPL sudah bolak balik dikirimi surat tapi terkesan disepelekan.

“Akta 54 saja tidak dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Sehingga melalui proposal ini kita ingatkan guna menghidari yang tidak diinginkan dari masyarakat,” ucapnya.

Dijelaskan Firman Sinaga, bahwa dalam isi surat proposal No.12/VIII/KPBRT/2020 tertanggal 24 Augustus 2020 itu merupakan surat tindak lanjut pada 22 July 2020, No: 01/VII/KPBRT/2020, juga terkait Pembahasan Paradigma Baru PT.Toba Pulp Lestari, tbk. Juga surat No: 09/VIII/KPBRT/2020, tentang perencanaan ulang penentuan awal pembahasan Paradigma Baru PT. Toba Pulp Lestari.

“Tujuan surat itu supaya masyarakat bersama PT.TPL ikut memutuskan pembahasan paradigma baru PT.TPL,” terangnya.

Ayonews berusaha meminta tanggapan kepada pihak PT.TPL Vinot K juga salah satu Direktur, Anwar Leaden lewat pesan whatsapp. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, konfirmasi ini tak dijawabnya.

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top