Hukum

Kebijakannya Melawan Presiden Jokowi, Kejaksaan Didesak Periksa Bupati Toba

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta
Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara, didesak segera memeriksa Kepala Daerah Kaupaten Toba terkait melanggar pasal 27 Keppres 88 tahun 2017.

Pemerintah Kab.Toba diduga kuat tidak melaksanakan tugasnya dalam mentaati aturan Presiden RI Jokowi berkaitan Pasal 27 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 Keppres 88 tahun 2017.

Tokoh masyarakat putra kelahiran Toba, Jojor Marintan Napitupulu lewat telepon genggamnya kepada Ayonews, Selasa 18/08/2020, mendesak Kejaksaan Negeri Kab.Toba, harus perduli nasib masyarakat di 13 Kelurahan dan 231 desa yang terhimpun di 16 Kecamatan, se Kab.Toba Prov.Sumatera Utara.

Mantan Legislatif DPRD Kab.Toba ini mengatakan sejumlah desa yang ada merupakan Kampung halaman suku Batak Toba yang mencapai 183.672 jiwa.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari website Dinas Kehutanan Toba, luas kawasan hutan di Kabupaten Toba mencapai seluas; 180.373,58 hektar.

Sementara, luas kawasan hutan yang berdasarkan register kurang lebih seluas 85.197,52 hektar.

Padahal, Menteri Keutanan Siti Nurbaya yang juga Kader Partai Nasdem melalui kesatuan pengelolaan Hutan Lindung, bahwa Kab.Toba dengan Skala 1 : 250.000, adalah se luas : ± 87.247 ha.

Karena itu, pihak Kejaksaan Negeri Kab.Toba harus mengusut luas tanah Hutan Lindung yang berbeda versi itu, mengacu kepada Pengumuman tugas pemerintah Kab.Toba yang diamanatkan Presiden Jokowi.

“Sehingga perlu diminta Jaksa buktinya bagaimana bentuk pengumuman yang dibuat dalam memenuhi Perpres 88 tahun 2017 Pasal 27 ayat 1,” ujarnya.

Srikandi Partai Nasdem dari Kab.Toba yang selama ini mengaku mengamati posisi Kehutanan dan lahan milik masyarakat didaerah Kab.Toba menegaskan bahwa tindakan ini sebagai upaya memperbaiki hak masyarakat dalam bernegara di sejumlah desa-desa yang ada di Kab. Toba.

Dia sangat menyayangkan, jika Pemerintah daerah Kab.Toba yang sudah menduduki jabatannya hampir 5 tahun itu masih mengabaikan aturan yang dibuat oleh Presiden RI Jokowi.

“Kita, sangat menyayangkan sikap Pemerintah daerah, jika selama ini duduki jabatan tidak melaksanakan tugasnya terkait penetapan Tapal batas hutan Kawasan atau hutan lindung” ucapnya.

Ditambahkannya, hal ini sangat tepat diungkap pihak Jaksa, sebab merupakan salah satu bentuk tanggung jawabnya mengawasi atau memonitor kinerja pemerintah daerah dan para pejabat terkait di Kab.Toba.

Sebab, sebagai pemangku Jabatan terkait Pengumuman yang dimaksud dalam Keppres itu, ada kaitannya dengan hak masyarakat diwilayah Toba, tandasnya.

Menurutnya, , Jaksa adalah sebagai pengacara aprisial Negara, sangat diharapkan Pemerintah maupun masyarakat, mampu menyelamatkan aset negara dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab.

“Termasuk peduli mengayomi kepentingan masyarakat di seluruh desa-desa, khususnya pemilik tanah yang terkena hutan lindung yang mungkin ada di 16 belas Kecamatan, 13 Kelurahan, dan nyata ada di sebagian 231 desa, di Kab.Toba,” terangnya.

Sebab, lanjut Jojor, sejumlah desa itu sudah terlebih dulu ada sebelum penunjukan dan penetapan kawasan hutan.

“Mungkin, semua pihak yang mengetahui bahwa proses penetapan tapal batas kawasan hutan hingga kini belum selesai, mana hutan milik negera dan batasnya dengan lahan hak milik masyarakat desa,” pungkasnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top