Ibukota

Lagi Covid-19 Gini Malah Belanja Pengadaan Tanah, Copot Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta!

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta

Gubernur DKI Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk segera mencopot Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho yang berkantor di Jl. Taman Jati Baru, RT.17/RW.1, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.

Pasalnya, saat ini ditemukan adanya realisasi belanja perakun pada SKPD Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tersebut. Sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 pelaksanaan belanja terdata dengan Kode Rekening 5.2.3.01.36, untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan senilai Rp. 304,973,895,200. Dan yang sudah terealisasi dengan kisaran Rp. 39,247,518,871.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Merpati Alfret Sinambela mengaku sangat kecewa ketika Hari Nugroho tidak berkenan menjelaskan realisasi anggaran pengadaan tanah, apalagi di masa Penanganan Covid-19 seperti sekarang ini.

“Dia malah sempat-sempatnya merealisasikan anggaran hingga puluhan miliar untuk pembelian tanah jalan,” ujar Alfret yang mengaku sebagai salah satu pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur 2017 lalu itu.

“Dia tidak mendukung penanganan Covid-19, malah mementingkan belanja tanah hingga puluhan miliar begitu ” tandas Alfret, Senin (20/7/2020) lewat telepon selulernya kepada Ayonews.

Seharusnya, lanjut Alfret, selaku Kepala Dinas Bina Marga di Provinsi DKI taat pada peraturan.

“Padahal jelas, Sekda DKI H.Saefullah mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 29 Mei 2020 dengan No.35/SE/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2020 dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (Covid -19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

“Jelas tertuang pada poin b ditegaskan, menghentikan pelaksanaan kegiatan pengadaan yang telah dianggarkan pada DPA tahun Anggaran 2020 di luar kegiatan penanganan COVID-19, juga dipertegas pada poin h dalam surat edaran tersebut. Tapi ini daibaikannya,” papar Alfret.

Apalagi, relokasi anggaran itu adalah disesuaikan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat, dan Perekonomian Nasional, juga Perubahan lanjutan akan mengacu pada Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020, tandasnya.

Ketika dimintai tanggapan dan penjelasan lewat telepon genggamnya, hingga berita ini tayang Hari Nungroho tidak merespon.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top