Hukum

KPK Didesak Usut Proyek Pengendalian Daya Rusak Sungai di Samosir Kementerian PUPR yang Dikerjakan Asal-asalan

Penulis: Anggiat Sitanggang

Ayonews, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengendalian daya rusak sungai di Desa Bonandolok, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.159.178.800 tahun anggaran 2020 yang dikerjakan PT.Kartika Indah Jaya.

Pasalnya, pelaksanaan kegiatan tersebut diduga tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan dan disepakati.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Cinta Entitas Indonesia (Graceindo), Sudirman Simarmata kepada Ayonews di kantornya di daerah Jakarta Timur.

Dikatakannya, material batu padas untuk pasangan beronjong digali dari tebing jalan yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi proyek mengunakan alat berat.

“Material batu untuk proyek tersebut digali dari tebing di sekitar lokasi proyek,” ujarnya.

Tak hanya batu, lanjutnya, urugan yang digunakan juga dari galian tebing jalan.

“Urugan juga diambil dari tebing tepi jalan areal proyek itu. Kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut memanfaatkan matrial sekitar proyek itu semua,” ungkapnya.

Begitu juga dengan metode pelaksanaannya, sebutnya, patut diduga tidak memenuhi unsur teknik sebagaimana mestinya.

“Batu padas yang bercampur tanah hasil galian dari tebing itu langsung dituang ke danau. Padahal seharusnya menggunakan batu keras dan bersih,” tukasnya.

Untuk itu pihaknya meminta aparat hukum terkait, yakni Kejaksaan RI dan KPK untuk segera turun tangan ke lokasi proyek.

“Kejaksaan dan KPK harus periksa itu.proyek,” ucapnya.

Sementara itu, Rano Nainggolan yang bertugas selaku pengawas proyek ketika dikonfirmasi terkait dugaan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai spek serta dugaan terjadinya perusakan lingkungan hanya menjawab singkat; Pature lae ma boa asah bagak Kab.Samosir on (perbaikilah bagaimana biar indah Kab. Samosir ini-red)”.

Tak hanya itu, pengawas tersebut juga mengirimkan nomor seluler seorang oknum wartawan sebuah media di wilayah Sumatera Utara yang disebutnya sebagai penyuplai matrial.

“Iya lae, mereka yang suplai material sama si AB,” tuturnya.

Tak sampai di situ, pengawas ini juga menyeret nama seorang anggota dewan berinisial JS yang katanya menyuplai matrial batu tersebut.

“Tanya lae pak dewan Si JS, dia yg menyuplai batu,” katanya lantang.

Namun ketika dikonfirmasi, JS menyebutkan bahwa apa yang disampaikan Rano Nainggolan tersebut tidak benar.

“Itu tidak benar. Saya tidak pernah berurusan dengan pihak kontraktor. Betul ada mobil saya disewa untuk mengangkut matrial, tapi saya tidak berhubungan dengan kontraktor, tapi dengan orang secara personal,” tuturnya.

Dikatakannya, sejak awal pekerjaan proyek pihaknya meminta agar memanfaatkan potensi masyarakat sekitar.

“Awal proyek kita sudah menawarkan potensi masyarakat sekitar, seperti contoh armada mobil untuk mengangkut matrial proyek, tapi pihak kontraktor tidak mau,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuldjanto yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya tak menjawab.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top