Ibukota

Banyak Bangunan Melanggar di Jakpus Dibiarin, Warga: Walikota, Pemborong & Pemilik Setali Tiga Fulus

Penulis: Irvan S.

Ayonews, Jakarta

Pembangunan bermasalah alias tidak sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah DKI Jakarta terkesan dibiarin menjamur bagaikan lautan pembangunan liar. Terutama di Jakarta Pusat.

Ini terjadi lantaran kinerja pejabat mulai dari Walikota, Kadis Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta pada loyo.

Meski disorot publik terkait pelanggaran bangunan di wilayah ini, kian hari semakin menjadi-jadi.

Isu yang beredar, tidak semangatnya para petugas CKTRP selama wabah pandemi Covid 19 karena seluruh anggaran dinonaktifkan, termasuk anggaran pembongkaran.

“Para pemilik bangunan maupun pemborong nakal ini terlihat tersenyum lebar dengan bergembira karena pembangunan melanggar yang sedang dibangun saat ini tidak akan dibongkar petugas Satpol PP,” kata Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu.

Menurut Victor, cerita ini sangat menarik perhatian publik, tarik ulur dua Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) antara petugas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) yang mengusulkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) terhadap bangunan melanggar ke petugas Satpol PP untuk mengeksekusi pembongkaran ini sedang bermain sandiwara seperti sinetron.

“Kebijakan eksekusi bongkar bangunan bermasalah di Jakarta Pusat sedang jadi diperbincangan publik, karena pembangunan bermasalah tidak kunjung dibongkar petugas Satpol PP. Justru pengerjaan pembangunan dikebut hingga selesai di bangun,” ungkap Victor, Senin (20/7/2020).

Sejak wabah pendemi Covid 19 di wilayah Jakarta Pusat, lanjut Victor pembangunan semakin liar terus dibangun. Meski tidak sesuai IMB, pembangunan ini lolos dari penindakan pembongkaran.

“Setali tiga pulus itu mah, basa-basi aja. Rekomtek petugas CKTRP yang diusulkan ke Satpol PP sampai saat ini tidak dieksekusi pembongkaran oleh Satpol PP,” tandasnya.

Ia menyebutkan, dari delapan kecamatan yang tersebar di Jakarta Pusat, seluruh pembangunan bermasalah tersebut dibiarkan bertengger hingga selesai dibangun.

“Padahal item tindakan petugas CKTRP sudah menindak para pemilik bangunan melanggar mulai dari Surat Peringatan (SP), Segel dan SPB,” jelasnya.

Victor juga mengkritik habis kinerja Satpol PP. Seharusnya Satpol PP menjalankan sistem dengan pembongkaran.

“Masa’ tidak ada anggaran? Tentunya pada seenaknya dong pemilik dan pemborong nakal,” cetusnya.

Sementara itu salah satu staf Satpol PP Jakarta Pusat mengaku pembongkaran pembangunan melanggar secepatnya akan dilakukan.

Sayangnya saat disinggung jumlah total Rekomtek yang diusulkan dari Sudin CKTRP Jakarta Pusat, dia mengaku tidak mengetahui secara detail tentang hal itu.

“Kalau usulan Rekomtek itu admin yang lebih tahu. Karena saya tugas pengecekan bangunan di lapangan,” singkatnya melalui sambungan via telepon seluler.

Dari pantauan di lapangan, pembangunan bermasalah di Jakarta Pusat antara lain terletak di Jalan Pintu Air V, Pasar Baru, Jalan Kartini III Sawah Besar, Kepu dalam VIII Kemayoran, pembangunan Jalan Gang Teratai Serdang, selanjutnya, pembangunan Jalan Rawa Selatan VII Kampung Rawa Johar Baru dan lain-lain.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top