Ibukota

Maksimal 3 Lantai, Dirikan 6 Lantai, Bangunan Kampus di Jagakarsa Langgar Perizinan, Walikota Jaksel Kok Diam Saja?

Penulis: Anggiat Sitanggang

Ayonews Jakarta
Keberadaan bangunan melanggar yang rencananya bakal dijadikan kampus setinggi 6 lantai di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Kecamatan Jagakarsa ditanggapi dingin oleh para pejabat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mereka seperti tidak mau tau terhadap maraknya bangunan melanggar di wilayah kecamatan yang dianggap sebagai daerah resapan air tersebut.

Padahal secara jelas dan nyata, lokasi berdirinya gedung kampus tersebut berada pada zonasi R9 (perumahan KDB rendah) dimana sesuai zonasi tersebut hanya bisa membangun dengan ketinggian 3 lantai dan tidak diperkenankan membangun sarana pendidikan.

Namun fakta yang terjadi di lapangan, bangunan kampus tersebut dibangun 6 lantai dan hingga saat ini tetap dikerjakan.

Beberapa waktu lalu bangunan tersebut pernah distop karena di SP, segel dan SPB. Namun nyatanya, tindaklanjut sanksi administrasi tersebut tidak ada hingga saat ini, bahkan dibiarkan tetap membangun.

Camat Kecamatan Jagakarsa, Alamsah yang dikonfirmasi terkait keberadaan bangunan tersebut mengatakan, bahwa wewenang pembongkaran ada di citata dan Satpol PP.

“Urusan pembongkaran ada pada citata dan Satpol PP,” ujarnya.

Ketika ditanya tidak ada tanggung jawab camat terhadap pembangunan semena-mena di wilayah administrasinya, Alamsah tidak berkenan menjawab.

Kepala Sektor (Kasektor) Citata Kecamatan Jagakarsa, Budiono seperti biasa cuek dan tidak mau tau.

Hal yang sama juga dipertontonkan staf Sektor Citata Kecamatan Jagakarsa, Setu, orang yang mengantar SP dan surat segel bangunan tetsebut kepada pemilik, juga memilih diam seperti tidak mau tau.

Wakil Walikota Jaksel, Isnawa Adji dan Kepala Irbanko Jaksel, Junjungan yang juga dikonfirmasi juga memikih untuk bungkam.

Ketua Gerakan Cinta Entitas Indonesia (Graceindo), Sudirman S mengungkapkan, bahwa penerapan aturan penataan ruang di wilayah Jaksel masih seperti karet gelang.

“Pelanggaran aturan masih seenak udelnya, sementara penegakan aturan oleh aparat di Kota Administrasi Jaksel itu masih seperti karet gelang,” ujarnya.

Dikatakan Sudirman, dalam hal membangun, masyarakat seperti suka-suka.

“Di Kecamatan Jagakarsa itu seperti sesuka hati, seperti tidak ada aturan. Itu terjadi karena kemampuan pejabatnya dalam penegakkan aturan tidak memadai,” tukasnya.

Ditambahkannya, bahwa pelanggaran pembangunan kampus tersebut sangat nyata.

“Ditanya anak TK saja pasti mengerti. Tetapi ada apa sehingga tetap dibiarkan membangun?” paparnya.

Sudirman menganjurkan agar Gubernur Anies Baswedan dan Kepala Inspektorat DKI segera turun tangan dan bertindak.

“Masalah ini sudah dikonfirmasi kepada Wakil Walikota Jaksel dan Kepala Irbanko Jaksel, namun hasilnya tidak ada. Gubernur Anies harus segera turun tangan maupun Michael Rolandi. Bila perlu copot pejabat-pejabat yang tidak bekerja maksimal,” bebernya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top