Hukum

Pak Menteri Basuki, Ini Lho Baru 2 Kasus di Hampir Semua Proyek Kementerian PUPR Terbelit Dugaan Kuat Praktik KKN Akibat LPJK Bergaya Ormas

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta

Aktivis Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI), Pantun Tampubolon mengapresiasi surat balasan dari Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), yang ditandatangani Sekretaris Bimo Adi N. dengan No.PW0302-ls/793 tertanggal 7 Juni 2020 yang dikirim ke redaksi Ayonews dalam pemberitaan tentang Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dua pekan lalu.

Menurut Pantun, justru dengan adanya surat tersebut memperjelas dugaan kuat adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian PUPR yang dipimpin Menteri M Basuki Hadimoeljono.

Isi surat balasan Inspektorat Kementerian PUPR No.PW0302-ls/793 tertanggal 7 Juni 2020 tersebut, lanjut Pantun Tampubolon, seharusnya membuat Ispektorat harus cepat tanggap pada permasalahan yang terjadi. Persoalannya, penjelasan tersebut dinilai hanya sebatas menyenangkan hati atasannya saja.

Meski belum ketahuan tindakan hukum yang melanggar Undang-Undang yang berlaku,   jawaban tersebut tersirat adanya unsur manipulasi data yang terindikasi masih adanya upaya melindungi KKN yang melilit Kementerian PUPR selama ini.

“Betul, kita mengakui bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) secara de facto intinya adalah akar Pemasalahan Jasa Konstruksi Indonesia terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU),” kata Pantun, Selasa (14/7/2020) di Jakarta.

Seharusnya, lanjut Pantun, Inspektorat PUPR segera mengidentifikasi, permasalahan pada proyek ; pertama, pembangunan jaringan pipa transmisi air baku Siborongborong Kab.Tapanuli Utara, Kode Tender ; 59554064, dengan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 29.987.725.723,87.

Metode Evaluasi : Harga Terendah metode Sistem Gugur, yang Lelangnya dimenangkan PT. Rah Rah Red Wana Bhakti dengan penawaran, sebesar Rp 27.708.658.000,- .

Namun nyatanya Pokja tidak mengkaitankan dengan peraturan No.3 tahun 2017 pada poin pasal 55 ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan, bahwa data SBU atau Tenaga ahli tetap yang terdapat dalam www.LPJK.net dinyatakan sudah benar atau valid.

Terkait tenaga ahli bernama Desir Achniandi ST yang dilampirkan oleh PT.Rahrah Red Wanabhakti kepada LPJK saat memohon registrasi SBU melalui Asosiasi Aksi dan Akaindo, Pantun menegaskan bahwa hal itu nyatanya sudah cacat tetapi ditetapkan Pengguna Anggaran (PA) dan Pokja sebagai pemenang lelang.

“Iya, demi menyelamatkan uang negara lelang itu harus diputus kontraknya dan lelang dibatalkan donk,” tandasnya.

Kedua, lanjut Pantun, pada proyek Preservasi Jalan Jembatan Dolok Sanggul – Siborong-Borong dengan Kode Tender : 59657064, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nya, sebesar Rp 53.691.796.000,- (Lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu) rupiah, sudah nyata diakui oleh Ketua Pokja Freddy Azis Martua Siburian, ST melalui suratnya, No. 30/BP2JK-SU-P4/LS1/PPK-2.4/2020, tertanggal 26 Mei 2020, menjelaskan, bahwa pihak BP2JK Sumut berdasarkan data yang ada di pihak Pokja Pemilihan yang telah melakukan evaluasi dugaan terjadi Indikasi Persekongkolan dan Larangan Pertentangan Kepentingan berdasarkan Formulir Isian Elektronik pada Aplikasi SPSE yang disampaikan oleh PT. MTJ dan PT. J, benar ada yang berinisial BPS sebagai pemegang saham di 2 perusahaan.

“Apalagi pihak Pokja berdalil PT J tidak membawa/menunjukan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 untuk Tenaga Tetap. Jelas dan nyata perusahaan itu penawarannya terendah, eh.. malah dimenangkan Pokja penawar tertinggi PT.MTJ telah menabrak Pasal 78 Perpres No.16 tahun 2018,” paparnya.

Diungkapkan, kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Sumatera Utara, justru mulai terbongkar berbagai jurus dugaan kejahatan KKN yang kerap terjadi berkaitan proyek yang bersumber dari APBN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Karena itu, Pantun menegaskan, LPPN-RI berkesimpulan, bahwa meski akar dari semua permasalahan sektor jasa konstruksi terletak pada format kelembagaan jasa konstruksi, terutama format LPJK sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengaturan jasa konstruksi terkaitan SBU bahwa 2 proyek tersebut harus dibatalkan.

“Bila perlu Kementerian PUPR supaya segera mempersiapkan langkah untuk membubarkan LPJK, karena   kinerjanya lebih mirip dengan organisasi massa, bukan sebagai Lembaga pengaturan (regulasi) lagi. Jika, lembaga ini dibiarkan terus tidaklah mengherankan apabila konflik kepentingan sangat mudah terjadi,” jelasnya.

Akibatnya, sambung Pantun, pengurus yang terpilih lebih didasarkan pada kemampuan loby daripada kemampuan profesional.

“Hal inilah yang menjadi akar dari seluruh permasalahan yang sangat kompleks di protek jasa konstruksi,” tambahnya.

Apalagi, katanya, dalam sektor jasa konstruksi, tidak boleh diam ditempat dan harus terus disempurnakan untuk menghindarkan terjadinya distorsi implementasi UU No 18/1999 yang melahirkan penyalahgunaan wewenang, penyelewengan berkaitan Undang-Undang Jasa Konstruksi, juga penabrakan terhadap Perpres. Karena sebagai lembaga jasa konstruksi adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi.

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top