Ibukota

Katanya APBD DKI  Dipangkas Buat Penanganan Covid-19, Kok Proyek Pengadaan Material Waduk Jalan Terus?

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta

Ada yang janggal dengan proyek pengadaan material untuk mendukung kegiatan pemeliharaan saluran/kali/waduk/situ/embung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Kode.

Proyek dengan nomor tender 45644127 dan nilai Pagu sebesar Rp. 11.234.950.595, dan ditetapkan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 10.389.590.530 dan kode rekening : 5.2.2.20.23.009, untuk belanja Pemeliharaan Saluran Air di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus dimonitor para aktivis penggiat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasalnya, pekerjaan tersebut dinilai telah menodai surat sakti Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan ekonomi nasional.

Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Pantun Tampubolon menegaskan, lembaga yang dinaunginya itu beralasan menyoroti proyek tersebut sebagai dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam memangkas banyak anggaran kegiatan di tahun 2020 guna percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, sebagai tindak lanjut keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan serta sejumlah stakeholders terkait.

“Kita monitor ke lapangan. Tapi sepertinya belum dilaksanakan. Hanya saja dalam tayang online LPSE Jakarta, bahwa kegiatan itu sedang dalang proses masa sanggah. Bahkan pemenang lelangnya telah ditetapkan Pokja BJPF yang diketuai oleh WW yang menetapkan PT. Tangan Pembangun Nusantara, dengan penawarannya, sebesar Rp. 9.492.328.251,04,” ungkapnya.

Menurut Pantun, sudah jelas surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Saefullah yang terbit 29 Mei 2020 itu memuat poin-poin kegiatan yang anggaran dipangkas untuk mempercepat penanganan Covid-19, di Jakarta.

Karena itu, lanjutnya, dalam rangka rasionalisasi belanja langsung, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang diprioritaskan Sekda DKI adalah, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19 dan menghentikan pelaksanaan kegiatan atau pengadaan yang telah dianggarkan pada DPA Tahun Anggaran 2020 di luar kegiatan dalan rangka penanganan COVID-19.

Dengan demikian, tegasnya, semua Kegiatan/pengadaan harus dihentikan sesua.

“Apa lagi disebutkan pada angka ke 59 surat edaran itu untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk tahun berikutnya,” tandasnya.

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat, Ahmad Saipul saat dikonfirmasi temuan janggal ini, belum meresponnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top