Hukum

Proyek Sistem SPALD di Koja dan Lagoa Diduga Sarat KKN, Irbanko Garang Tapi Loyo

 Penulis: Anggiat Sitanggang

Ayonews Jakarta

Di tahun anggaran 2019, Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Kota Administrasi Jakarta Utara mengadakan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Admimistrasi Jakarta Utara. Proyek yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8.495.001.121 itu dikerjakan PT Cahaya Mas Cemerlang.

Namun, dugaan adanya aroma ‘busuk’ proyek ini sudah tercium semenjak pelaksanaan lelang. Pasalnya, dari 46 perusahaan yang mendaftar, hanya PT Cahaya Mas Cemerlang perusahaan yang memasukkan penawaran.

Aroma ‘busuk’ semakin menyengat pada saat penetapan pemenang. Detail badan usaha PT Cahaya Mas Cemerlang yang muncul, berbeda dengan data perusahaan dari Ditjen AHU, baik alamat perusahaan maupun susunan pengurus tidak sesuai.

Sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perusahaan PT dan CV sudah jelas diatur sebagaimana mestinya, aturan dan peraturan tidak bisa mengangkangi UU apalagi mengesampingkan ataupun meniadakan, sangat jelas bertentangan.

Namun ketidaksesuaian data badan usaha PT CMC dengan data di DITJEN AHU tidak membuat ciut nyali ULP/Kelompok Kerja (Pokja) JUKS A yang diketuai Denny Yusdan.

Dengan dimenangkannya PT CMC kuat dugaan telah terjadi persekongkolan antara pejabat Sudin SDA Jakut, ULP dan perusahaan pemenang. Tak hanya itu, pelaksanaan lapangan juga menjadi bahan perhatian.

Hasil pantauan Ayonews ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, beberapa material tidak terpasang. Sebagian lagi dikerjakan asal-asalan.

Kasudin SDA Kota Administrasi Jakarta Urara, Andrian Maulana yang dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut memilih bungkam. Hal yang sama juga diperlihatkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Frans A.Siahaan.

Inspektorat Kota Administrasi Jakarta Utara, Adrian Sutedi yang dikonfirmasi di kantornya mengaku masih mengumpulkan keterangan.

“Kita sedang mengumpulkan data dan keterangan terkait masalah ini,” ungkapnya.

Menanggapi dugaan terjadinya KKN dalam proyek tersebut, Ketua Umum LSM Infestigasi Fakta Hukum (Infakum), Jenry S kepada Ayonews, Senin (29/6) mengatakan, pihaknya mencium ada aroma KKN dalam proyek tersebut.

“Dari awal kita sudah mencium aroma KKN dalam proyek tersebut. Kita mencurigai ini barang giringan,”ujarnya.

Dikatakannya, adanya perbedaan data antara Ditjen AHU dengan data lelang jelas ada permasalahan.

“Tetapi perusahaan tersebut tetap dipaksakan untuk tetap jadi pemenang lelang, walau faktanya bermasalah,” ungkapnya.

Dia meminta kepada Irbanko Jakarta Utara jangan kembang kempis dalam menangani kasus tersebut

“Inspektorak harus bersikap profesional. Jangan kembang kempis. Garang, tapi loyo,” cetusnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top