Hukum

Ayo KPK, Usut Dugaan KKN Proyek Pembangunan Gardu Listrik Kereta Api Yogyakarta-Klaten 2019 di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera memeriksa Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri, terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penetapan pemenang lelang perusahaan BUMN PT Nindya Karya dalam proyek pembangunan gardu listrik kereta api antara Yogyakarta-Klaten pada 11 Oktober 2019 dengan penawaran senilai Rp.144.346.335.999,80

Dugaan adanya KKN pada proyek yang diteken kontraknya pada 30 Oktober 2019 ini diungkapkan aktivis Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI), Pantun Tampubolon kepada Ayonews, Kamis (2/7/2020) di Jakarta Selatan usai diskusi bedah kasus terkait dugaan adanya KKN di sejumlah proyek Kementerian.

Menurutnya, dalam proyek pembangunan gardu listrik kereta api antara Yogyakarta-Klaten, pihak Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dinilai telah memenuhi unsur dugaan KKN terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Ada unsur rekayasa disengaja mengganjal para penyedia lainnya sehingga tidak dapat ikut untuk bersaing secara sehat,” jelas Pantun.

Diungkapkannya, berdasarkan data kualifikasi & klasifikasi SBU, perusahaan plat merah PT Nindya Karya yang terpampang di pada Website LPJK (www.lpjk.net) telah melanggar Peraturan LPJK No 3 Tahun 2017 Pasal 55 ayat (2) dan (3).

“Pelanggaran berat oleh PT.Nindya Karya, yaitu menempatkan seorang pejabat bernama I Nengah Agus Suhada yang merangkap jabatan sebagai tenaga ahli, juga bertindak sebagai Dirut atau Penanggung Jawab pada Badan Usaha (PJBU) perusahaan konstruksi lainnya yakni PT.Nindya Beton dan menggunakan nomor KTP yang sama.

“Hal itu jelas menciderai etika pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini melanggar Pasal 17 poin (a) merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah secara Undang Undang No. 25/2009,” paparnya.

Ironisnya lagi, tambah Pantun, pihak Kementerian Perhubungan yang menetapkan PT Nindya Karya sebagai pemenang tender tidak melakukan cek dan ricek SBU perusahaan tersebut ke asosiasi AKI, AKLINDO, GAPENSI dan LPJK Nasional.

Padahal, jika dilakukan pengecekan tentu mengetahui posisi Direktur PT.Nindya Karya tersebut, apakah ada rangkap jabatan atau tidak. Sebab kedua perusahaan itu sudah terdaftar pada www.lpjk.net.

“Rangkap Jabatan sendiri sudah jelas melanggar Peraturan LPJK No.3 Thn 2017 pada Pasal 72 ayat 2 huruf c dan di lampiran 8-5. Seharusnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan atau Pokja pada Satker balai teknik perkretapian kelas I wilayah Jawa bagian tengah tidak seharusnya memaksakan PT.Nindya Karya sebagai Pemenang pada Paket Proyek Pembangunan Gardu Listrik Kereta Api antara Yogyakarta–Klaten tersebut. Sebab sejak awal Pokja telah menerapkan metode evaluasi dengan sistem gugur, sehingga dinilai cacat hukum,” urai Pantun.

Karena itu, lanjut Pantun, PT.Nindya Karya yang sudah telanjur dijadikan sebagai pemenang tender, sepatutnya dimasukkan dalam daftar hitam LKPP sesuai Peraturan LKPP No.18 Tahun 2014 pada 3 Ayat 2 Huruf c juga mengacu kepada isi Fakta Integritas pada angka 3, mengingat isi dokumen pengadaan serta surat pernyataan kebenaran data dan dokumen oleh Dirut yang dibuat di atas kop surat dan materai Rp.6000,00 yang terlampir dalam berkas penawarannya.

Tak hanya itu, kata Pantun, akibat ulah Dirjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dan PT Nindya Karya patut diduga telah melanggar ;

Peraturan LPJK No. 3 Thn 2017 terkait Penyelenggaraan Sertifikasi & Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pasal 72 ayat 2 huruf c & Lampiran 8-5, dokumen pemilihan yang diterbitkan Pokja yaitu terkait syarat SBU, fakta integritas & eveluasi sistem gugur dan sanksi daftar hitam, Peraturan Menteri

PUPR No.31/PRT/M/2015 terkait Standard & Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pasal 4 huruf a,b,c,f dan g, Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pada Pasal 9 ayat 2 huruf (c) terkait Registrasi SBU pada Pasal 15 huruf (b).

Ayonews sudah berusaha mencoba meminta tanggapan lewat telepon genggam Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi dan pihak PT Nindya Karya. Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan belum memperoleh penjelasan.

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top