Nasional

Pejabat Rangkap Jabatan Sama Aja Kangkangi UU No 25 tahun 2009

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews. Jakarta

Beberapa petinggi TNI dan Polri yang mendapat posisi jabatan strategis di beberapa BUMN mendapat sorotan publik. Pasalnya, dengan meraih posisi itu para perwira tinggi tersebut memiliki jabatan rangkap. Padahal jelas, punya jabatan dobel sama saja melanggar UU No 25 tahun 2009.

Aktivis Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara-RI (LPPN-RI) Pantun Tampubolon tak heran dengan masih bobroknya birokrasi di negeri ini.

“Bukan tiga jenderal itu saja. Masih banyak pejabat yang sampai saat ini punya posisi merangkap jabatan,” ujar Pantun kepada Ayonews, Rabu (24/6/2020) di Jakarta.

Menurut Pantun, kalau ditelusuri, dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah, banyak pejabat-pejabat yang ditempatkan jadi Komisaris di BUMN/BUMD.

“Nggak usah heran, ini sudah jadi rahasia umum,” pungkasnya.

Selain bertentangan dengan Undang-undang, persoalan rangkap jabatan ini menghapus peluang para profesional yang bisa bekerja sesuai kompetensinya.

“Sudah sepantasnya dilakukan reformasi birokrasi agar tidak mengangkangi UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” tandasnya.

Disebutkan, dalam UU No 25 tahun 2009 pasal 1 (ayat 5), pelaksana pelayanan publik, yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang berkerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Secara spesifik, dalam pasal 17 jelas telah dinyatakan, pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau sebagai pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah. Baik di Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Menurut Pantun, selain UU No 25 tahun 2009, para pejabat terkait juga dinilai telah melanggar UU No 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, ada larangan yang berkaitan dengan rangkap jabatan, seperti, dalam UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN.

Secara jelas dinyatakan dalam Pasal 33 pada poin A, anggota direksi pada BUMN, atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain, dapat menimbulkan benturan kepentingan, bila berasal dari pejabat pemerintahan itu sendiri.

Dalam pasal 54 (ayat 7) UU No 25 tahun 2009 juga tertulis bahwa penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, dikenakan sanksi pembebasan dari jabatan. “Tapi kenyataannya bagai mana? Pelanggaran itu tetap terjadi kan,” tutur Pantun.

Agar birokrasi di negeri ini bersih dari praktik yang melanggar aturan seperti rangkap jabatan itu, lanjut Pantun, sebenarnya mudah. Kuncinya tetap bermuara pada Presiden Jokowi selaku kepala Negara.

“Tinggal perintahkan Menteri PANRB Tjahyo Kumolo mengeluarkan surat edaran untuk menindaklanjuti perintah Presiden. Untuk mendata sejumlah pejabat rangkap jabatan ini kan mudah. Tinggal ketegasan Presiden saja,” ucapnya .

Selaku Menteri yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi, di lingkungan pemerintahan, menurut Pantun, tentu sudah lebih memahami berapa banyak pejabat yang rangkap jabatan.

“Masyarakat umum seperti kamisaja  tau mana pejabat yang masih aktif duduk sebagai komisaris, baik di BUMN maupun BUMD. Persoalannya, Tjahyo punya nyali apa tidak? Ini sudah jelas melanggar amanat rakyat berupa undang-undang,” ujarnya.

Ayonews sudah berusaha meminta pendapat dari Menteri PANRB Tjahyo Kumolo melalui stafnya. Namun, mantan Menteri Dalam Negeri itu hingga berita ini ditayangkan, belum menjawab.

Ayonews juga sudah mencoba minta tanggapan kepada Politikus PDI-P Herman Hery, sebagai Ketua Komisi III DPR RI. Sayangnya, sebagai sosok wakil rakyat di Senayan itu juga belum bersedia mengemukakan tanggapannya terkait banyaknya pejabat rangkap jabatan di birokrasi BUMN/BUMD.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top