Hukum

Dinas Pendidikan DKI Menangkan Lelang Via LPSE Perusahaan Layak Daftar Hitam Sama Aja Ngencingin Presiden Jokowi

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta

Pengumuman penetapan pemenang tender Manajemen Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah APBD Tahun Anggaran 2020, dengan Kategori Jasa Konsultansi di Badan Usaha Instansi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, patut diduga sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Aroma busuk jajaran Pemprov DKI ini mulai merebak saat Satker Dinas Pendidikan DKI menganggarkan Pagu sebesar Rp. 31.903.413.300, dan HPS senilai Rp. 23.315.604.708 yang memenangkan perusahaan PT.Elsadai Servo Cons yang beralamat di Lorong Anugerah no 9A Tingkulu Lingkungan II – Manado (Kota) – Sulawesi Utara, dengan NPWP 01.588.354.9-821.000 dan penawarannya sebesar Rp. 21.836.496.000.

Aktivis Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN-RI), Albert Siregar menyayangkan tindakan ULP Pokja DKI atas kinerjanya dalam mengevaluasi perusahaan penyedia barang jasa.

Menurut Albert, dari hasil pengumuman hingga proses evaluasi, dapat disimpulkan telah terjadi dugaan KKN atas lelang tersebut.

“Prosesnya cacat dan dinilai tidak sah,” tegasnya

Seharusnya, lanjut Albert, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana harus berani membatalkan kontrak perusahaan pemenang lelang demi menghormati etika pengadaan barang dan jasa melalui LPSE.

“Nahdiana harus memberi sanksi terhadap pejabat PPK Sarana prasarana ( sarpras) di unit pendidikan yang dipimpinnya,” tambah Albert.

Alasan tersebut, sambung Albert, karena PPK Sarpras sudah menggelontorkan anggaran biaya Konsultan Managemen kontruksi Rehab Total Gedung Sekolah puluhan miliar. Mereka juga sudah menanda tangani nilai sebesar Rp. 21.836.496.000,- resmi berkontrak dengan Dirut PT. Elsadai Servo Sons, Fanny A. Wulur, M.Ars pada 20 Maret 2020.

“Dalam pelelangan managemen kontruksi Rehab Total Gedung Sekolah telah terjadi kongkalingkong Pokja DKI dan Pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ini secara jelas ada pelanggaran hukum serius, yang membahayakan uang negara,” terangnya

“Modusnya, patut diduga bahwa pengguna anggaran (PA) ikut ber KKN ria dengan Pokja LPSE DKI Jakarta atas dukungan PT. Elsadai Servo Sons,” tambahnya lagi.

Bukan tanpa dasar Albert menduga demikian. Sebab, dugaan korupsi itu diawali dari penregistrasian SBU PT.Elsadai Servo Cons.

“Ini dapat dibuktikan oleh para penegak hukum dengan dimulainya penguploadan penawaran oleh perusahaan tersebut ke LPSE. Kemudian disetujui oleh Pokja di DKI. Kemudian dilakukan evaluasi dokumen oleh pihak Pokja hingga ditetapkan sebagai pemenang,” paparnya.

Seharusnya, kata Albert, sebelum PT.Elsadai Servo Cons ditetapkan sebagai pemenang dalam tender di LPSE DKI Jakarta, Pokja melihat Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi besar. Tentu saja sudah harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke pihak LPJK.

“Dan kalau sudah terindikasi menyalahi aturan pengadaan, ya harusnya digugurkan,” ucapnya.

Namun dalam kenyataannya, berdasarkan data Kualifikasi dan Klasifikasi SBU perusahaan PT.Elsadai Servo Cons terpampang dengan jelas di laman website LPJK (www.lpjk.net) sebagai penerbit SBU di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur di Pasal 52 ayat (2) dan (3) pada Peraturan LPJK No.4 Tahun 2017.

Di sinilah, jelas Albert, Perpres No.16/2018 tentang pengadaan jasa dan konstruksi PT.Elsadai Servo Cons dinilai tidak memenuhi persyaratan yang benar, terkait tenaga ahlinya, sebagaimana diatur pada Peraturan LPJK No.4 Tahun 2017, Pasal 2 ayat 6 Huruf c dan Pasal 10 ayat 6 huruf g angka 5 dan LAMPIRAN 2.

Dalam aturan itu jelas, untuk kualifikasi besar, bagi setiap tenaga ahli tetap dan tenaga tekhnik tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Apalagi sebagai Direktur atau Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) sebagaimana telah terjadi pada PT.Elsadai Servo Cons.

“Melanggar Perpres, sama aja melawan Presiden. Ini seperti mereka ngencingin peraturan yang dibuat presiden agar dalam pengadaan barang dan jasa jangan sampai terjadi KKN,” ujarnya.

Masalah bertambah ketika muncul nama Fanny Alfris Wulur yang ternyata juga bertindak sebagai direktur dan selaku Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) nya.

Padahal pihak Pokja seharusnya melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke INKINDO dan LPJK Nasional. Dan, pada saat pokja mengetahui keberadaan tenaga ahli tetap merangkap direktur.

“Pokja mengetahui ada rangkap jabatan di perusahaan seharusnya digugurkan. Ini malah menetapkan sebagai pemenang, kan aneh,” ucapnya.

Albert menegaskan, permohonan Registrasi SBU PT.Elsadai Servo Cons, telah melanggar Pasal 33 Ayat 2 Peraturan LPJK No.4 Tahun 2017.

“Pokja tidak seharusnya memenangkan PT.Elsadai Servo Cons, dan perusahaan tersebut sangat layak untuk diusulkan masuk dalam daftar hitam. Apalagi Pokja dan PPK, sejak awal telah menerapkan metode evaluasi dokumen dengan sistem gugur” tandasnya.

Diungkapkan, PT.Elsadai Servo Cons sudah cacat hukum dan harus dimasukkan dalam daftar hitam di LKPP, sesuai Peraturan LKPP No.18 Tahun 2014 pada 3 Ayat 2 Huruf c juga mengacu kepada isi Fakta Integritas pada angka 3 karena didasari surat pernyataan kebenaran data dan dokumen, yang dijadikan sebagai data perusahaan di kop surat.

“Apalagi di atas materai Rp.6000. Namun kenyataannya dokumen merangkap jabatan, berarti memasukan penawaran dengan pemalsuan yang melanggar Fakta integritas,” tambahnya

Hal itu diperkuat peraturan LPJK No. 4 Thn 2017 Tentang Sertifikasi & Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi sebagaimana diatur di Pasal 2 ayat 6 huruf c. dan Pasal 10 ayat 6 huruf g angka 5 dan Lampiran 2 terkait persyaratan Tenaga Ahli Tetap PJT/PJK tidak diperbolehkan rangkap jabatan.

Dalam peraturan Menteri PUPR No.31/PRT/M/2015 terkait Standard dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, sudah jelas diatur pada Pasal 4 huruf a,b,c,f dan, g. Juga di peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Pasal 9 ayat 2 huruf (c), terkait “registrasi “ dan berkaitan SBU juga dijelaskan pada Pasal 15 huruf (b).

Ketua Pokja dan PPK dinilai tidak akuntabel juga tidak profesional, karena tidak mengklarifikasikan kualifikasi SBU PT.Elsadai Servo Cons kepada pihak LPJK Nasional, dimana hal ini secara langsung telah menguntungkan pihak orang lain, yakni Dirut PT.Elsadai Servo Cons.

“Sehingga hasil dari Proses evaluasinya, bertentangan dengan norma etika pengadaan barang jasa dan hukum,” tandasnya.

Lantaran pekerjaan diduga telah berjalan ± 3 bulan, maka PPK diduga telah membayarkan tagihannya minimal 25% dari nilai Kontrak atau setara senilai Rp.5.459.124.000.

“Nominal ini telah mengalir ke PT.Elsadai Servo Cons. Sehingga diasumsikan kerugian keuangan negara minimal sebesar Rp.486.350.000,00 yaitu atas profit standard 10% jatuh ke rekeningnya yang bukan menjadi hak dari PT.Elsadai Servo Cons. Patut diduga telah terjadi jurus menggerogoti uang negara,” tutupnya.

Ayonews sudah berusaha melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov.DKI Nahdiana lewat whatsapp dan telepone genggamnya. Namun, hingga berita ini ditayangkan masalah ini belum dijawab.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top