Hukum

Usut, Aroma Kongkalingkong Dalam Proyek Preservasi Jalan Jembatan Dolok Sanggul – Siborong-Borong  

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta

Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), mengendus aroma kongkalingkong pada proyek Preservasi Jalan Jembatan Dolok Sanggul – Siborong-Borong, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Proyek dengan kode tender 59657064 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 53.691.796.000,- (Lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu) rupiah itu berbau korupsi.

Dari hasil investigasi LPPNRI, pihak BP2JK Sumut pada saat melakukan evaluasi penawaran harga, diduga kuat terjadi penyalagunaan wewenang jabatan oleh oknum pejabat Pokja BP2JK Provinsi Sumatera Utara.

“Proyek yang dimaksud LPPNRI adalah Preservasi Jalan Jembatan Dolok Sanggul -Siborong-Borong, pada APBN-2020,” ungkap Ketua Investigasi LPPNRI, Regar kepada Ayonews, Sabtu (20/6/2020).

Diungkapkan Regar, dalam proses evaluasi lelang di BP2JK Sumut ditemukan dugaan kongkalikong antara oknum pejabat Kementerian PUPR yang diketuai Pokja Freddy Azis Martua Siburian dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan pihak perusahaan pemenang selaku penyedia.

Ketika dikonfirmasi Ayonews pihak BP2JK Sumut, selaku perwakilan Kementerian PUPR di Sumatera Utara tersebut, melalui suratnya No. 30/BP2JK-SU-P4/LS1/PPK-2.4/2020, tertanggal 26 Mei 2020, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi dugaan persekongkolan dan larangan pertentangan kepentingan berdasarkan formulir isian elektronik pada aplikasi SPSE yang disampaikan oleh PT. MTJ dan PT. J. Selain itu, BP2JK juga membenarkan ada inisial BPS sebagai pemegang saham di 2 perusahaan itu.

Padahal, jika elihat detail isi surat tersebut, sesuai dengan dokumen pemilihan di Bab III Intruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 5 tentang Larangan Pertentangan Kepentingan dijelaskan pada Ayat 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dan di ayat 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi : a. Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama; b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang didesain/diawasinya; c. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta; d. Beberapa badan usaha yang mengikuti tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

Dalam surat tersebut, BPS dikatakan tidak menjabat sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama.

BP2JK juga membenarkan bahwa BPS ada di 2 perusahaan, PT.MTJ dan PT.J, selaku pemilik saham kurang dari 50% (Lima puluh persen).

Menanggapi surat yang disampaikan BP2JK, Regar mengatakan, Pokja seharusnya sadar bahwa etika pengadaan barang jasa secara nasional ada aturan mainnya.

Misalnya, dituangkan dalam poin (h), berkaitan surat pakta integritas yang meliputi tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Termasuk juga akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui adanya praktik KKN dalam proses pengadaan.

“Termasuk mengikuti proses pengadaan harus bersih, transparan, profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan apabila melanggar hal hal yang dinyatakan dalam angka 1,2 dan 3, dokumen, maka bersedia menerima sanksi sesuai perundang-undangan,” ujarnya.

Meski ada surat tersebut, pihaknya akan tetap meneruskan permasalahan ini ke penegak hukum berkaitan kinerja Pokja yang memenangkan PT. MTJ dengan NPWP 01.956.282.6-127.000.

Alasan Regar, harga Penawaran terkoreksinya senilai Rp 51.482.686.345,44, sedangkan penawaran PT.J, dengan harga penawannya senilai Rp 48.886.569.325,74.

“Jelas penawaran itu lebih rendah. Tapi dari urutan penawaran tampak PT.J dikalahkan oleh pihak Pokja dengan dalil tidak membawa / menunjukan bukti setor pajak PPh pasal 21 Form 1721 atau form 1721-A1 untuk Tenaga Tetap,” jelasnya.

Yang jadi pertanyaan, lanjut Regar, apakah boleh perusahaan yang memasukan surat penawaran harga (SPH) sekaligus 2 perusahaan pada lelang yang sama, dan pemegang saham yang juga orangnya sama tidak dilarang atau tidak digugurkan Pokja?

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top