Hukum

Mau Dilaporkan ke Kejati Dugaan Permainan Anggaran Pemagaran Aset di Jakut Tahun 2018  

Penulis: Anggiat Sitanggang

 Ayonews, Jakarta

Pada tahun anggaran 2018 yang lalu, Suku Badan Pengelola Aset Daerah (SBPAD) Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan kegiatan pemagaran tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di 10 lokasi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Untuk merelisasikan kegiatan tersebut, SBPAD menggelontorkan anggaran dalam APBD DKI sebesar Rp 3.739.352.000.

Adapun tujuan pemagaran tersebut adalah untuk mengamankan aset lahan milik Pemprov DKI di wilayah Jakarta Utara.

Namun dalam pelaksanaannya, pekerjaan pemagaran tersebut diduga dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan.

Dari data yang ditemukan Ayonews di lapangan, pelaksanaan pekerjaan itu hasilnya amburadul alias dikerjakan asal jadi.

Sesuai dengan Bill Of Quantity (BQ), PT Sarana Konstruksindo Utama selaku pelaksana kegiatan harusnya mengerjakan galian tanah untuk pondasi sedalam 1 meter.

Namun hasil temuan lapangan, galian tanah untuk pondasi hanya sekitar 40-50 cm.

Dengan adanya pengurangan volume pekerjaan tersebut, diduga kuat rekanan telah berkolaborasi dengan pihak SBPAD Jakut untuk ‘merampok’ uang DKI yang diperuntukkan buat kegiatan tersebut.

Ketua Umum Investigasi Fakta Hukum (Invakum), Jenry S, yang dimintai komentarnya seputar pelaksanaan proyek tersebut menyebutkan adanya konspirasi jahat yang dilakukan antara pihak rekanan dan unit terkait.

“Pelaksanaan proyek pemagaran aset di Jakarta Utara ini dari awal memang sudah tidak beres. Dari awal itu proyek sudah dirancang untuk dimainkan. Ini sudah mainan dalam,” ujarnya.

Dikatakan Jenry, bahwa adanya kegiatan pengurangan volume pekerjaan sudah diketahui.

“Ibu Ratna sebagai Kepala Suku Badan Aset Kota Administrasi Jakarta Utara mengetahui adanya pengurangan volume pekerjaan dalam galian tanah tersebut. Tapi apa yang dilakukan Ratna?” tukasnya.

Ditambahkannya, Untuk menghindari jeratan hukum akibat adanya pengurangan volume pekerjaan dalam pelaksanaan proyek ini, rekanan bersama-sama dengan pihak SBPAD Jakut sudah mengamankan beberapa pihak.

“Untuk sementara proyek itu aman dari gempuran pihak-pihak terkait. Tetapi proses hukum untuk kasus ini akan terus berjalan. Pekan depan kita akan laporkan masalah ini ke Kejati DKI,” katanya.

Sementara itu, Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah (SBPAD) Kota Administrasi Jakarta Utara, Ratna Dyah Kurniati yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak mau memberikan tanggapannya.

Jenry menyebutkan, Anies harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Ratna.

“Untuk menjaga hal-hal seperti di Dinas Pertamanan dulu, sebaiknya Anis copot Ratna,” terangnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top