Ibukota

Nuntut Penarikan Dana Formula E untuk Penanggulangan Covid-19, William: DPRD Sudah Minta, Ditolak Pemprov

Penulis: Idham Kurniawan

Ayonews, Jakarta
Pandemi Covid-19 ini, jangan sampai menenggelamkan berbagai kesulitan yang disebabkan balau sejak dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

Mulai dari kebijakan Formula E, turunkan dana APBD, kontroversi pembongkaran Taman Ismail Marzuki (TIM) dan berbagai kebijakan lain yang disetujui banyak menyalahi aturan.

Masalah ini terungkap saat diskusi dibuka melalui layanan Meetzoom bersama komunitas Save Jakarta, Selasa (16/6/2020) dan dua politisi Kebon Sirih, Herlina Waode dari PDIP dan Bro William Aditya Sarana dari PSI.

Diskusi ini dalam rangka menjawab berbagai kegalauan masyarakat yang telah ditutup karena wabah.

Beberapa peserta diskusi mempertanyakan tentang DPRD yang mempertanyakan kebijakan kontroversial Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang hilang sejak Covid-19 mewabah.

Ketua Komunitas Selamat Jakarta, Putri Simorangkir memutuskan, jika memang Gubernur DKI Jakarta mempertimbangkan lebih banyak menyalahi aturan, harus ada yang mengatur pemanggilan oleh DPRD.

“Apalagi muncul tentang dana APBD yg turun dari 87 T ke 47 T, ini kenapa bisa terjadi? Termasuk mengkonfirmasi pembongkaran TIM, ini kan masih berjalan,” tanyanya.

Putri mengingatkan William tentang perlunya ketegasan DPRD dalam menyikapi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang dianggap banyak menyalahi aturan.

“Jangan didiamkan karena bisa dianggap ada permainan dengan para petinggi partai. Sehingga para anggota DPRD sulit bertindak,” kritiknya.

Putri meminta DPRD untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk membatalkan rencana penyelenggaraan Formula E dan menarik kembali uangnya.

“Seyogyanya, ada klausul “force majeure” dimana kalau ada bencana, kontrak dapat dibatalkan. Dananya digunakan untuk penanggulangan pandemi COVID-19,” ujarnya.

Putri mengungkapkan, saat ini ada tiga pikiran sesat yang dilakukan Pemprov DKI sejak dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

Pertama, Pemprov DKI seperti punya hak menentukan dokumen sebagai “rahasia”.

“Ini tidak sesuai dengan UU KIP. Apa yg dibiayai oleh uang rakyat harus dibuka atau disampaikan pada rakyat sejak awal,” ungkapnya.

Kedua, lanjut Putri, apa-apa yang sudah disetujui harus dilaksanakan meski tidak sesuai dan merugikan rakyat atau negara. Ketiga, Pemprov cenderung menghamburkan uang rakyat.

“Anggaran harus dihabiskan, tanpa pedulikan aspek kemanfaatan dan cost effectiveness. Pemprov abai pada RIA (regulatory impact assessment),” katanya.

Tak hanya itu, sikap Pemprov yang permisif terhadap penyimpangan gubernur, diikuti fakta adanya lonjakan anggaran kunjungan dinas serta anggaran bermasalah.

“Timbul persepsi relasi antara DPRD dan Gubernur bersifat transaksional. Anggota DPRD terkesan lebih ikut kemauan pimpinan dan abaikan tanggung jawab pada rakyat,” sebut Putri.

Mendengar paparan Putri Simorangkir, sambil tersenyum, William Aditya Sarana mengajak Save Jakarta sebagai kekuatan civil society menjadi mitra DPRD ke depannya.

“Nanti saat rapat-rapat komisi saya ajak. Karena rapat komisi bersifat terbuka,” jawabnya.

Tentang dana APBD Formula E, William Aditya sepakat kalau uang 560 milliar sebagai commitment fee yang telah dibayarkan kepada penyelenggara seharusnya bisa dibatalkan dan dikembalikan .

“Tentunya dalam kontrak ada klausul apabila terjadi force majeure. Dan saat ini musibah pandemi covid-19 sedang dialami oleh seluruh dunia .Dengan demikian dana sebesar itu bisa digunakan menolong masyarakat terdampak di DKI,” papar William.

Menurut William, DPRD sudah berupaya agar dana Formula E dipakai untuk membantu masyarakat selama wabah Pandemi ini.

“DPRD sudah meminta kontrak Formula E namun ditolak Pemda dengan alasan “confidential”,” ujarnya.

William juga mengungkapkan kesulitan pihaknya dalam pembahasan anggaran karena hanya diberi waktu 5 menit untuk mereview angka-angka.

“Waktunya sama sekali tidak memadai. Sistem gubernur sekarang berbeda dengan pendahulunya (Ahok) yang transparan sejak rancangan/draft sampai dengan yang disetujui di posting di website. Gubernur yang sekarang, hanya memposting yang sudah disetujui saja,” keluhnya

Soal Formula E, Politisi Kebon Sirih dari PDIP, Herlina Waode mengatakan bahwa Formula E memang menjadi bahasan di Komisi E.

“Alhamdulillah, semua fraksi yang ada sudah sepakat untuk membatalkan Formula E,” ungkapnya.

Namun ada yang disesalkan Herlina, yakni soal proyek-proyek Pemprov DKI yang sedang berjalan dan bermasalah, sudah diketuk dan disetujui oleh DPRD periode sebelumnya.

“Jadi cukup sulit untuk merevisinya,” ujarnya.

Herlina yang cukup menarik saat menyinggung dana bansos. Menurutnya, DPRD DKI terkejut dengan data kelurahan atau RW yang tidak bisa membedakan mana warga miskin, setengah miskin atau miskin sekali.

“Soal jenis dan isi paket juga tidak jelas siapa yang menentukan. Kenapa ada sabun mandi. Mereka saling melempar,” jelasnya.

Tentang besaran APBD yang turun juga target anggaran 87 T itu target.

“Karena ada pandemi Covid-19, target tidak memperoleh karena pemasukan pajak berkurang karena banyak usaha tutup,” terangnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top