Ibukota

Banyak Bangunan Melanggar di Jakpus, Maklum, Gubernurnya Jago Ngeles, Anak Buahnya Pada Pinter Sulap

Penulis: Irvan S.

Ayonews, Jakarta
Pembangunan melanggar di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat menjamur.

Petugas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Kecamatan Kemayoran yang bekerja mengawasi pembangunan melanggar ini juga seringkali berkelit dan pandai main sulap ketika ditanya Wartawan tentang maraknya pembangunan bermasalah di wilayah kerjanya.

Pantauan di lapangan pembangunan melanggar di wilayah ini antara lain terletak di Jalan Cempaka Sari III, Jalan Lapangan Pors, Jalan Angkasa Dalam I, Jalan Kran, Jalan Tembaga, Jalan D Bendungan Jago, Kebon Kosong VI dan lain-lain.

Kasektor CKTRP Kecamatan Kemayoran, Reza saat dikonfirmasi di kantornya tidak berada ditempat. Begitu juga ketika dihubungi via telepon yang bersangkutan tidak menanggapi saat ditanya tentang bangunan-bangunan melanggar tersebut.

“Dari dulu memang begitu petugas CKTRP, kayak baru tahu saja. Kalau ditanya belagak bego. Alasannya klasic banyak tugas di lapangan sebagai pengawas bangunan tapi ujung-ujung nya kongkalikong 86 dengan pemilik bangunan yang melanggar,” cetus Ricky (48) warga Kecamatan Kemayoran, Selasa (16/06/2020).

Ia juga menambahkan, bahwa kelakuan petugas seperti ini sudah bukan menjadi rahasia lagi.

“Biasa itu mah pura-pura kebanyakan main sulap sama pemilik bangunan yang melanggar,” tandasnya.

Tokoh masyarakat Kemayoran, Budiman mengaku miris dengan maraknya pembangunan melanggar di wilayah Kecamatan Kemayoran yang kian hari kian menjadi-jadi.

“Lain dulu lain sekarang. Zaman Gubernurnya Ahok petugas CKTRP yang nakal seperti ini pasti sudah dipecat-pecatin karena main mata dengan pemilik bangunan melangga. Sekarang Gubernurnya pinter ngeles, anak buahnya pinter sulap,” tegasnya.

Ia berharap Wali Kota Jakarta Pusat tidak tutup mata dan telinga. Usulkan diganti sajalah petugas CKTRP tingkat kecamatan maupun Sudin CKTRP jika kerjanya gak beres.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Kota (Dekot) Jakarta Pusat, Nasirman Chaniago menyatakan, seharusnya jika pembangunan telah di segel karena menyalahi ketentuan. Pembangunan tersebut harus dihentikan petugas CKTRP.

“Harus tetap tegas menegakkan aturan sesuai dengan tupoksi nya. Prinsipnya yang melanggar IMB dan bukan peruntukannya harus diberikan sanksi tegas,” jelas Nasirman.

Ia menegaskan, jangan sampai ada kesan pembiaran ini bahaya buat aparat di saat pandemi Covid 19 ini.

“Jika terbukti ada kongkalingkong antara petugas dengan pemilik bangunan yang melanggar harus dikenakan sanksi tegas,” ujarnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top