Hukum

Ayo KPK, Usut Dugaan KKN Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Siborongborong di Kementerian PUPR

Penulis: Maruli Siahaan

Ayonews, Jakarta

Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPNRI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) mengusut kinerja BP2T Sumatera Utara soal dugaan KKN di perusahaan pemenang Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.

Proyek dengan kode tender 59554064 dan nilai HPS sebesar Rp. 29.987.725.723,87 itu, menurut Ketua LPPNRI, Pantun Tampubolon yang dilelangkan oleh satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Provinsi Sumatera itu sarat dengan unsur KKN.

“Sebagai mitra kerja penegak hukum, KPK yang sangat ahli dan tahu betul pasti memahami metode evaluasi sistem gugur dalam etika pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelas Pantun kepada Ayonewes, Jumat (12/6/2020).

Dikatakan Pantun, jika Pokja Balai BP2T Sumut jujur saat melakukan evaluasi

penilaian penawaran seharusnya mampu memeriksa dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyediaan barang jasa dengan urutan proses evaluasi, dimulai dari penilaian administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga.

Karena itu, lanjut Pantun, terhadap penyedia barang seperti PT.RRRW untuk pekerjaan konstruksi, seharusnya tidak boleh lulus pada tahapan evaluasi dan harus dinyatakan gugur.

“Sebab, dalam metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi maupun Jasa lainnya, pada perinsipnya, menggunakan

penilaian sisitem gugur,” terangnya.

Ditanya apa dasarnya mendesak Inspektur Jendeeal PUPR harus mengusut kinerja Kepala Balai BP2T Sumut dan Pokjanya, Pantun mengatakan, bahwa data SBU dan data Tenaga ahli tetap yang terdapat dalam www.lpjk.net dinyatakan sudah benar atau valid sebagai link web LPJK dengan resmi menjadi acuannya, termasuk data Tenaga ahli atas nama Desir Achniandi ST yang dilampirkan oleh PT.R3W kepada LPJKN melalui Asosiasi AKSI dan AKAINDO.

Ternyata, ungkap Pantun, nama Desir Achniandi ST ini yang disebut sebagai data tenaga ahli itu adalah seorang PNS dan bekerja di Dinas Bina Marga Provinsi Aceh.

“Itu kan bukti adanya dugaan KKN di BP2T Sumut yang menjurus kepada persaingan usaha tidak sehat. Seperti disebut dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang persekongkolan merupakan pelanggaran berat dalam etika pengadaan barang dan jasa. Kan lebih baik pencegahan daripada nantinya jadi temuan BPK atau penegak hukum,” ungkapnya.

Lebih jauh Pantun mengatakan, prilaku oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang jabatannya bisa mengakibatkan kerugian uang negara yang bersumber dari APBN di Kementerian PUPR.

“Ini harus diusut Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) karena berkaitan dengan pemeriksaan intrnal mereka,” tambahnya.

Ayonews sudah berusaha mencoba minta tanggapan Itjen PUPR seara tertulis berkaitan masalah yang dimaksut Pantun, sebagaimana tugas pejabat penting sebagai APIP yang dituangkan dalam UU No.30/2014 pada Pasal 20. Bagaimana tindakannya terhadap kinerja Balai dan Pokja BP2K Sumut, saat evaluasi administrasi terhadap perusahaan PT.R3W tersebut, termasuk adanya oknum PNS sebagai tenaga ahli di PT.R3W. Hingga, berita ini ditayangkan, konfirmasi yang dilakukan Ayonews, belum mendapat tanggapan dari Kementerian PUPR.

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top