Nasional

Bikin Sengsara, Masyarakat Toba Desak Pemda Hapus Perda No 7 Tahun 2001

Penulis: Maruli Siahaan
Ayonews, Jakarta
Kegiatan PT Regal Springs Indonesia (RSI) di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara harus segera dihentikan. Izinnya pun harus dicabut. Pasalnya, kegiatan itu bisa membuat kawasan destinasi wisata itu tercemar.

Forum Batak Berkarya (FBK) mengungkapkan temuannya bahwa Danau Toba mulai tercemar akibat limbah pelet makanan ikan keramba.

“Kita meminta Pemerintah Daerah agar segera merevisi Perda No.7 tahun 2001 tentang izin membuka kolam pembenihan ikan, kolam air deras, kolam air tenang, keramba jaring apung dan keramba,” ucap ketua FKB, Nelson Sony Hutagaol di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Intinya, lanjut Nelson, pihaknya meminta kepada pemerintah Kabupaten Toba agar mencabut izin PT Regal Spring Indonesia (RSI) yang meminta untuk menghubungkannya dengan Kecamatan Uluan, dan juga ke lokasi lain di dekat Danau Toba dan Kecamatan Porsea.

Masalahnya, saat Perda Kab.Toba Samosir No.7 tahun 2001 tentang izin pembukaan kolam pembenihan ikan, kolam air deras, kolam air tenang, keramba jaring apung dan keramba, menurut Nelson, banyak mendapat keluhan dari masyarakat Toba tentang rencana PT. RSI untuk merelokasi KJA dari Ajibata ke Kecamatan Porsea dan Kecamatan Uluan di Kabupaten Toba.

“Perda No.7 tahun 2001 keberadaannya, telah menyengsarakan banyak saudara kita yang tinggal di area pinggir Danau Toba, termasuk di 7 Kabupaten kawasannya. Jangan melukai perasan masyarakat”, tegas Nelson Sony Hutagaol

Putra asli Kota Balige, Nelson Sony Hutagaol serius mendesak Bupati Toba, ia secara tegas mengemukakan, bahwa dalam Perda tersebut membuat Keberadaan KJA selama ini, sudah sangat meresahkan masyarakat.

“Masyarakat terancam sulit medapatkan air tawar untuk diminum. Mereka yang bertempat tinggal dekat pinggir Danau Toba selama ini sangat kecewa kepada kinerja pemerintah, yang mementingkan usaha sekelompok pemilik modal,” tandasnya.

Menurutnya, Perlu diketahui, Perpres No.49 tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, adalah dasar untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, yang selanjutnya disebut Otorita Danau Toba.
Kawasan Pariwisata Danau Toba meliputi Kawasan Danau Toba sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya.

Sesuai Pasal 18 ayat (2) dan (3) Perpres No.49 tahun 2016, berkaitan dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai strategis tertentu, kerja sama dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata. Dan pada ayat (3) Tata cara pemberian persetujuan kerja sama dan ketentuan mengenai nilai strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

Dikatakan Nelson, keberadaan Danau Toba yang merupakan salah satu kekayaan alam di pulau Sumatera Utara, tentu mempunyai nilai tersendiri di mata dunia. Sebagai Global Geopark Kaldera Toba punya nilai dalam proses akhir yang ditetapkan Unesco.

Dan sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Sayangnya, lanjut Nelson, Danau Toba kini sudah tercemar. Kini airnya tidak lagi dapat diminum tidak seperti jaman dulu. “Ini mengakumulasi bahan kimia yang dikelola pellet,” jelasnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top