Ibukota

Pengerjaan Pagar Rusun Rawa Bebek Acakadul

Penulis: Anggiat Sitanggang

Ayonews, Jakarta
Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Susun Rawa Bebek (pekerjaan pembangunan pagar) oleh CV Jasa Konstruksi Raya dikerjakan acakadul.

Investigasi yang dilakukan Ayonews pada saat pelaksanan kegiatan, acian tiang pagar sama sekali tidak menunjukkan pengerjaan yang profesional, tapi asal-asalan.

Selain itu, sambungan pagar ke tiang juga tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Kondisi yang sama juga terlihat pada dudukan tiang pagar yang tidak rata.

Ironisnya, kondisi pekerjaan pagar Rusun Rawa Bebek yang amburadul ini sepertinya mendapat dukungan dari pejabat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Dinas PRKP) DKI terkait.

Kasudin PRKP Kota Administrasi Jaktim, Romel Pasaribu yang dikonfirmasi terkait pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pagar Rusun Rawa Bebek tersebut melalui nomor ponselnya lebih memilih cuek dan tidak mau jawab.

Ketua Umum Gerakan Cinta Entitas Indonesia (Graceindo), Sudirman S yang dimintai komentarnya terkait kegiatan pembangunan pagar yang asal jadi tersebut, Minggu (7/6/2020) mengungkapkan, bahwa pihaknya menduga hal tersebut terjadi akibat adanya persekongkolan dengan pejabat dinas terkait.

“Bahwa spek pekerjaan tersebut sudah jelas dan disepakati. Jika keluar dari spek tersebut, jelas melanggar. Pertanyannya adalah, apakah spek yang dibuat Dinas PRKP untuk pekerjaan tersebut memang acakadul seperti itu,” kata Sudirman.

Dikatakannya, jika rekanan melaksanakan kegiatan tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan, harusnya diberi sanksi.

“Dalam pelaksanaan pekerjaan, ada yang mengawasi. Jika ada pekerjaan yang menyimpang, pengawas berhak menghentikan pekerjaan, atau paling tidak dlakukan perbaikan,” ungkapnya.

Sudirman juga menyoroti kinerja Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menerima hasil pekerjaan tersebut.

“Sebelum serah terima, seharusnya PPHP memeriksa dan menganalisa pekerjaan rekanan, sudah benar atau belum. Jangan seperti milih kucing dalam karung, nanti kena cakar,” tukasnya.

Sudirman menduga, ada persekongkolan terselubung yang dilakukan rekanan, pengawas dan PPHP, sehingga pekerjaan tersebut lolos dari pengamatan dan pemeriksaan secara benar dan teliti.

“Kita menduga ada persekongkolan yang dilakukan antara rekanan, pengawas dan PPHP, sehingga pekerjaan tersebut aman,” tukasnya.

Ketika disinggung mengenai sikap diam dan cuek yang dipertontonkan pejabat Sudin PRKP Jaktim, Sudirman meminta agar gubernur melakukan evaluasi.

“Pejabat tersebut seharusnya memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jika tidak paham, Gubernur Anis sebaiknya lengserkan,” pintanya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top