Korupsi

Diduga Sarat Dikorupsi, Usut Tuntas Lelang Proyek Kementerian PUPR di Balai Sumut

Penulis: Maruli Siahaan

Jakarta, Ayonews membatalkan
pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah proyek Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) di lingkungan Balai Sumatera Uara pada APBN 2020, menghubungkan sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Salah satu temuan Ayonews di paket pengembangan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku
Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil penelusuran, proyek ini diterbitkan perlindungan hukum sehingga menjadi sorotan masyarakat dan para pegiat anti korupsi.

“Perusahaan pemenang tender yang dilelangkan oleh Balai PUPR Sumatera Utara itu, dengan kode tender 59554064, dimenangkan perusahaan bermasalah,” ungkap Pengurus Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI, (LPPN RI) Pantun Tampubolon kepada Ayonews.Com, Kamis (5/6/2020) di Jakarta.

Menurutnya, perusahaan PT.RR pemenang lelang pada proyek di Siborongborong itu, dinilai telah bermasalah ketika memohon SBU ke LPJKN Aceh.

“Diduga pihak LPJK Aceh sudah tidak profesional meluluskan oknum PNS jadi tenaga ahli,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Pantun, oknum tersebut harus memiliki persetujuan dari pimpinannya agar lelang yang dimenangkan tidak cacat hukum.

“Masa ada oknum PNS jadi tenaga ahli di PT.RR diloloskan oleh LPJK wilayah Aceh. Apalagi jika tidak ada persetujuan pimpinannya. Seharusnya ditolak LPJK lah,” tegasnya.

Dijelaskannya, saat diregistrasi SBU perusahaan oleh pihak LPJK Aceh jika ada oknum PNS jadi tenaga ahli, seharusnya berkasnya dikembalikan, sehingga dalam pemenangan tender proyek Siborongborong tersebut tidak cacat.

“Kalau sudah demikian, iya jelas telah bernuansa KKN donk?” tandasnya.

Kepala Balai Sumatera Utara II Ir.AK
ketika dikonfirmasi lewat telepon genggamnya minggu lalu, membenarkan saat proses di LPJK bisa lolos pada saat urus SBU.

“Padahal, pada proses tender tidak ada tenaga PNS tersebut dalam penawarannya untuk tenaga ahli menejerial maupun tenaga tetap, seperti dalam penjelasan surat pokja” tandasnya melalui whatsap.

Penjelasan dari Balai Sumatera Utara yang juga berkaitan paket pekerjaan berlokasi diwilayah Siborongborong, akhirnya diketahui Dirjen Binakontruksi Ir.Triyono Sasongko.

Menurut Dirjen Binkon, pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

“Saya cek dulu ya,” ujarnya, singkat.

Berkaitan adanya oknum PNS jadi tenaga ahli di perusahaan swasta itu, Ayonews juga telah meminta tanggapan tertulis kepada Menteri PUPR M.Basuki Muldjono. Sayangnya, hingga berita ini ditayang, belum diperoleh penjelasan dari Menteri Basuki.

LPPN RI mengungkapkan, PT.RR pernah tersandung kasus korupsi hingga Direkturnya terpidana.

“Mungkin masih mendekam di penjara menjalani hukuman lantaran yang bersangkutan divonis terbukti secara sah melanggar hukum dalam kasus Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang berkapasitas 20 liter/detik di Pria Laot Kota Sabang Tahun 2013 silam,” kata Pantun.

Dijelaskan Pantun, Dirutnya telah dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Sub Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), (3) UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001, dan dijerat dengan Pasal 55 Ayat (1) ke 1-e KUH Pidana.

LPPN RI sebagai lembaga pegiat antikorupsi menilai, perusahaan yang sudah pernah bermasalah dengan hukum, meski dibuatkan Akte perubahan jadi pengurus baru, patut diduga dalam permohonan SBU maupun untuk tender proyek yang di Siborongborong telah cacat hukum.

“Apalagi lelangnya memakai metode sistem gugur,” tambahnya.

Pantun menduga, pihak perusahaan memanfaatkan kedekatan atau akses yang dimiliki terhadap Pokja Balai Sumut maupun ke anggota LPJK Aceh.

“Bahkan bisa saja ke pengurus pusat LPJKN, yang mungkin ada kepentingan hingga meloloskan oknum PNS menjadi tenaga ahli di PT.RR saat mendaftarkan registrasi SBU perusahan tersebut,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjut Pantun, sebagai pengurus perusahaan menyadari adanya
Peraturan LPJK No.3 thn 2017, yang menjelaskan jika ada oknum PNS jadi tenaga ahli di PT.RR aturannya ditolak.

“Ini jelas dituangkan pada Pasal 33 ayat 1 huruf e dan hal 39, Pasal 34 ayat 2 juga hal 55 ayat 2-3 yang juga dituangkan di hal 110 berkaitan surat pernyataan bukan PNS dalam peraturan LPJK itu,” imbuhnya.

“Karena sarat dengan KKN dan wajar dibatalkan Dirjen Binkon guna menghidari hal hal negatif di lingkungan PUPR dari sorotan publik,” tandasnya.

Dilihat yang ditayangkan di tautan LPSE PUPR, yaitu Balai Sumatera Utara II mengalokasikan anggaran untuk proyek Siborongborong sebesar Rp. 29.987.725.723,87.

“Seharusnya dibatalkan, lantaran Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikirim oleh Pemenang ke LPJK telah disetujui adninistrasi persyaratan perusahaan khusus prinsip etika pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top