Nasional

Dituding Dapet Honor Haram dalam Penanggulangan Covid-19, Walikota Tasikmalaya Mau Dipansuskan DPRD

Penulis: Yulianus Zebua

Ayonews, Tasikmalaya
Penanganan bencana Covid-19 di Kota Tasikmalaya carut marut. Dalam segi pengelolaan anggaran yang mencapai Rp. 81 milyar, disinyalir dihambur-hamburkan. Apalagi dalam penanganan bantuan sosial (Bansos) terhadap warga yang terdampak pandemi ini.

“Tidak ada sistem yang jelas dalam penanganan Covid-19 ini. Seharusnya ada manajemen yang jelas,” kata Pembina Forum Transportasi Massal (FORTAL) H. Nanang Nurjamil (Kang Jamil) kepada awak media usai mengadakan audien dengan DPRD kota Tasikmalaya tentang transparansi anggaran covid 19 yang dihadiri Ketua DPRD Kota Tasikmalaya serta para ketua komisi dan para kepala dinas terkait pada Selasa (02/06/2020) di gedung paripurna DPRD Kota Tasikmalaya.

Menurutnya, penanganan anggaran yang dilakukan Pemkot Tasikmalaya ini tidak terkoordinir dengan baik.

“DPRD kota Tasikmalaya tidak pernah diajak bicara, koordinasi dengan RT dan RW telat. Seharusnya ada edukasi kepada masyarakat melalui dinas sosial kepada para RT dan RW mengenai bantuan sosial penanggulangan Covid-19,” ucapnya.

Dari sisi anggaran pun, lanjut Kang Jamil, tidak transparan.

“Katanya, Badan Keuangan mengatakan haram hukumnya pejabat pemkot menerima honor. Tapi pada realisasinya menerima sesuai laporan komisi I. Yang di bawah walikota, selama dia ASN, berarti haram menerima honor,,” ungkapnya.

Kang Jamil mengungkapkan, Dinas Kesehatan sudah menyerap anggaran Rp. 2,5 miliyar dan BPBD Rp. 6,3 miliyar. “Seharusnya anggaran ini dijabarkan untuk apa saja. Kami menilai,ada dinas yang satu gemuk dan dinas yang lainnya tidak mendapatkan anggaran Penanggulangan Covid 19. Contohnya Dinas Sosial sampai hari ini belum mendapatkan anggaran penanggulangan Covid 19. Padahal untuk pandemi seperti ini Dinsos harus medapatkan anggaran” ungkapnya.

Kang Jamil berterima kasih kepada Komisi IV yang mempublikasikan masalah ini ke publik.

“Komisi IV yang sudah melakukan fungsinya sebagai legislator, kontrol terhadap kinerja eksekutif,” tandasnya.

Sementara itu ketua DPRD kota Tasikmalaya H. Aslim berjanji akan terus melakukan pengawasan sesuai dengan tugas fungsinya. Menurutnya, point-poinnya akan dibawa ke rapat pimpinan.

“Bisa saja ke depan kami akan melakukan pemangilan kepada tim gugus. Bukan hanya carut marutnya Bansos. Namun banyak hal lain untuk dibahas selama pandemi Covid 19. Tentunya kita akan perdalam dulu oleh komisi-komisi kalau diduga ada indikasi yang lain kita akan membuat Pansus,” pungkasnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top