Hukum

Gagal Konstruksi, Kejaksaan Diminta Telisik Pembangunan Rusun KS Tubun  

Penulis: Anggiat Sitanggang

Ayonews Jakarta

Pelaksanaan pembangunan Rumah Rusun (Rusun) KS Tubun beberapa tahun silam menuai polemik.Pasalnya, PT Totalindo selaku rekanan Pemprov DKI Jakarta yang melaksanakan pekerjaan pembangunan rusun tersebut melanggar kontrak yang sudah disepakati.

Salah satu klausal kontrak kerja pembangunan Rusun KS Tubun tersebut adalah, pembuatan tiang pancang sedalam 30 meter.

Namun dalam pelaksanaannya, PT Totalindo hanya membuat tiang pancang hanya sedalam 20 meter. Dengan kata lain, terjadi pengurangan kedalaman tiang pancang 10 meter.

Terjadinya pengurangan volume pekerjaan tersebut telah diketahui Inspektorat DKI setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Bahkan, atas pelanggaran kontrak tersebut, Inspektorat DKI sudah mengusulkan agar PT Totalindo dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist). Namun, Dinas Perumahan DKI menolak usulan Inspektorat DKI tersebut dengan alasan PT Totalindo sudah membayar kelebihan bayar kepada Pemprov DKI.

Selaku rekanan pihak PT Totalindo mengaku bahwa terjadinya pengurangan kedalaman tiang pancang rusun tersebut akibat kontur tanah yang tidak memadai untuk digali sedalam 30 meter.

Menanggapi terjadinya pengurangan volume pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan Rusun KS Tubun, Ketum Investigasi Fakta Hukum (Infakum) Jenry S mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah pelanggaran hukum.

“Bahwa sebelum kerja, ada fakta integritas yang ditandatangani pihak rekanan, bahwa mereka sanggup dan mampu bekerja sesuai kontrak,” ujarnya.

Dikatakannya, item-item yang tertuang dalam kontrak sudah diperhitungkan terkebih dahulu.

“Orang-orang Dinas Perumahan telah memperhitungkan sebelumnya kedalaman tiang pancang itu 30 meter sebelum dituangkan dalam kontrak. Jika mereka mengatakan bahwa hal tersebut (kedalaman pancang 20 meter) telah melalui kajian teknis, yang dituangkan dalam kontrak tidak melalui kajian teknis dong?” ungkapnya.

Ditambahkan Jenry, aparat penegak hukum harus memeriksa pejabat Dinas Perumahan DKI atas permasalahan tersebut.

“Yang menjadi kekhawatiran kita adalah pejabat Dinas Perumahan DKI tak memiliki integritas ketika berhadapan dengan pihak rekanan. Ini ada apa?” tuturnya.

Dikatakan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan rusun hanya berakhir secara bijaksana.

“Kontrak dilanggar, selesai dengan bayar denda kelebihan bayar. Pekerjaan tidak selesai sesuai dengan tengat waktu yang sudah ditentukan beres setelah bayar biaya keterlambatan. Jadi nggak ada gunanya Dinas Perumahan DKI buat kontrak. Besok-besok cukup pakai selembar kwitansi saja,” tuturnya.

Plt Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Dinas PRKP), Sarjoko yang dikonfirmasi Ayonews, memilih bungkam.

Hal yang sama juga dipertontonkan Kabid Rusun Dinas PRKP DKI, Triyanto, pejabat yang memeriksa PT Totalindo atas terjadinya pelanggaran kontrak tersebut, saat disinggung masalah ini memilih diam.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top