Hukum

Resah Tanah Leluhur di Kawasan Danau Toba Dijual Belikan, YPDT: ini Sudah SOS…  

Penulis: Maruli Siahaan

 Ayonews, Jakarta

Banyaknya tanah adat dan tanah negara di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara dijual belikan kepada para pengembang membuat gelisah para aktivis Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT). Tak hanya merusak lingkungan, pembangunan itu melawan hukum.

Maruap Siahaan, Ketua Umum YPDT mengakui dirinya turut resah akibat semakin maraknya tanah-tanah di kampung (bonapasogit) di Kawasan Danau Toba (KDT) diperjualbelikan.

“Ini sudah S.O.S,” keluh Maruap.

Arga do bona pinasa (tanah Batak, tanah leluhur orang Batak itu, tidak ternilai),” tegasnya.

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Toba Melawan, Frits Uliando Simanjuntak, Selasa (26/5/2020) kepada Ayonews membenarkan, bahwa di sepanjang KDT telah banyak lahan yang diperjualbelikan masyarakat kepada para pengembang.

“Bahkan sudah ada yang membuldozer lahan yang diduga milik negara dan adat di pinggiran Danau Toba. Mirisnya yang meratakan lahan diduga belum mengantongi izin dari pemerintah terkait garis sempadan danau,” tandas putra asli Balige Kabupaten Toba ini.

Frits mengungkapkan, jika betul berlaku ketentuan Peraturan PUPR No.28/2015 tentang penetapan garis sempadan kali dan danau, sebagaimana dijelaskan

pada Pasal 18 angka 4 batas garis sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau, maka penggusuran itu jelas sebuah perbuatan melawan hukum.

Ditambahkan Frits, pihaknya juga memantau berbagai kegiatan yang marak di pinggiran Danau Toba. Di antaranya di Lumban Silintong ada kegiatan pengusaha yang patut diduga ilegal atau tanpa ada izin.

“Lucunya, demi melancarkan perbuatan ilegal itu, foto Bupati-Wakil Bupati Ir.Darbin Siagian dan Hulman Sitorus dicatut menjadi baliho.

“Biar terkesan legal, baliho itu bertuliskan “Mendukung Pembangunan Destinasi Danau Toba” sehingga tak ada masyarakat yang usil mempertanyakan kepada pihak Badan Otorita Danau Toba (BODT) atau kepada pembuat Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Danau Toba,” tandasnya.

Frits mengklaim dirinya sudah mendengar bahwa pemerintah pusat kabarnya telah mengalokasikan biaya untuk pengukuran dan pemetaan sempadan dan desain daya rusak pinggiran Danau Toba sebesar Rp 5,4 miliar.

“Apakah ini sudah termasuk biaya menata pinggir Danau Toba di Lumban Silintong? Ini perlu kita telusuri,” ujarnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top