Nasional

Oknum Pengurus RT RW di Jakpus Pungli 5000 Hingga 10 Ribu Rupiah ke Setiap Warga Penerima Banpres, Ketua RW: itu Uang Sukarela…  

Ayonews, Jakarta

Pembagian Banpres (Bantuan Presiden) tahap pertama dan kedua kepada warga terdampak Covid-19 disinyalir banyak dimanfaatkan oknum pengurus RT dan RW di DKI Jakarta untuk melakukan pungutan liar. Para oknum itu memungut uang distribusi atau “uang angkut” sejumlah 5000 hingga 10 ribu rupiah kepada setiap warga penerima Bansos.

Seperti yang terjadi di lingkungan RW 004 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen Jakarta Pusat pada Rabu (20/5/20). Sekitar pukul 13.00 WIB, warga RW 04 mendapat Banpres tahap kedua. Kali ini warga termasuk beruntung karena isinya bisa dibilang lebih banyak dari Banpres tahap pertama.

Sayangnya, masih ada aja oknum pejabat setempat yang mengambil keuntungan dengan meminta “upah angkut” kepada setiap warga yang mendapatkan bantuan sembako tersebut. Padahal Presiden Jokowi sudah melarang pengurus RT dan RW mengambil kesempatan dalam kesempitan tersebut. Karena mereka sudah diberikan anggaran oleh Negara melalui transfer ke rekening RW.

Parahnya lagi, perintah Presiden agar setiap pengurus RT dan RW mendatangi rumah warga untuk membagikan Sembako diabaikan. Justru yang terjadi warga diminta berkumpul di sebuah tempat. Setelah warga berkerumun, Sembako baru dibagikan. Bukan cuma dipungut “uang angkut”, pengumpulan warga ini juga melanggar peraturan PSBB.

Sebut saja udin, salah satu warga RW 04, Senen, Jakpus mengaku mendapatkan Banpres selalu disuruh dimintai pungutan oleh pengurus RT RW sebesar Rp. 5.000 sebagai upah angkut.

“Waktu Banpres tahap pertama disuruh bayar Rp.10.000. Kali ini kita dimintai bayaran Rp 5.000 dari setiap orang yang mendapatkan bantuan,” kata udin saat diwawancara Ayonews di kediamannya di RW 004 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen. Rabu (20/5/2020).

Udin juga tahu, setiap Bansos yang turun ke warga ada anggaran tersendiri untuk upah distribusi atau upah angkut yang diberikan kepada petugas RT dan RW setempat. Selain itu, Bansos juga harus langsung dikirimkan ke rumah masing-masing warga, bukan warga disuruh ngumpul.

“Tapi ini warga disuruh ngumpul di lapangan. Di sana baru dibagikan. Mereka (pengurus RT dan RW, red) tanpa malu meminta uang 5000 – 10 ribu rupiah ke setiap warga penerima. Ini kan sama aja melanggar PSBB. Masa’ pengurus RT dan RW nggak paham aturan,” keluhnya.

Shinta (nama samara), warga RW 04 lainnya juga membenarkan bahwa selama dua kali Banpres turun, warga dimintai sejumlah uang sebagai alasan biaya upah angkut yang dilakukan pengurus RT dan RW 04.

“Iya betul, setiap Bansos turun kita selalu bayar dengan nominal variatif. Mulai dari 5.000 sampai 10 ribu rupiah,” aku ibu rumah tangga berparas cantik ini.

Lurah Senen, Jakarta Pusat, Sauri saat dikonfirmasi menegaskan bahwa tidak ada pungli yang dilakukan petugas distribusi di lapangan.

“Uang angkut (distribusi,red) kan ditransfer kepada rekening RW. Saya tidak mengetahui hal ini (pungli, red), tukasnya.

Ketua RW 04, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, Boiran saat dihubungi Ayonews melalui pesan Whatsapp mengaku tidak tahu kalau jajarannya melakukan pungli ke warga untuk setiap pembagian Bansos. Menurutnya, pihak RW sudah melarang kepada petugas pembagi Banpres untuk memungut pungli kepada warga.

“Dari awal saya sudah melarang. Karena saya sudah terapkan aturan. Biasanya upah distribusi sebesar 5000 rupiah. Dibagi buat staf RW 1000 rupiah, pengurus RT 2000 rupiah, Dasawisma 1000 rupiah dan Karang Taruna 1000 rupiah,” papar Boiran.

Boiran meminta kembali untuk mengecek di lapangan apakah benar ada oknum yang benar-benar minta pungli atau warga yang mau memberikan uang secara sukarela kepada petugas distribusi.

“Yang pasti, RW tidak pernah perintah (pungli,red), apalagi terima uangnya,” tegasnya seraya menunjukkan isi perintah di Grup WA RW sebelum pembagian Bansos kepada warga.

Berikut isi pesan RW Boyran kepada petugas distribusi

Assalamualaikum Wr Wb, selamat malam

Kepada Yth,

  1. Para Pengurus RT
  2. Kader PKK/Dasawisma
  3. Karang Taruna Unit

Di Wilayah RW 04 Kelurahan Senen terkait rencana bantuan sosial yg nanti akan kita terima baik dari Presiden melalui Kementerian Sosial maupun dari Pemprov. DKI, sehubungan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami berharap nanti pada saat pendistribusian bantuan yg terlibat adalah sebagai berikut :

  1. Pengurus RW
  2. Pengurus RT
  3. Kader PKK/Dasawisma
  4. Karang Taruna Unit

hal ini untuk mempercepat proses distribusi bantuan sampai kepada penerima sesuai data dari Pemerintah yg kita terima, kemudian ada beberapa hal yg harus di sepakati antara lain :

  1. Pelaksanaan distribusi 1 komando dari Ketua RW
  2. Bantuan harus diantar ke rumah penerima bantuan tidak boleh di jalan yg menyebabkan terjadinya kerumunan orang
  3. Bantuan harus diterima oleh penerima yg terdata sesuai data yg diberikan oleh Pemerintah.
  4. Bagi Penerima yg tidak ada ditempat/pindah/meninggal harus di kembalikan ke Pos RW dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Pemerintah.
  5. Tidak boleh meminta biaya dari Penerima jika ada yg meminta biaya dari penerima maka kami tidak bertanggung jawab atas segala resikonya.
  6. Jika ada upah pendistribusian bantuan maka akan diatur secara bersama-sama dengan mengedepankan musyawarah

Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

Hormat kami

Pengurus RW 04

Kelurahan Senen

     Ketua Boyran

 

Penulis: Michael

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top