Ibukota

Seenak Udel Terapkan Sanksi Push Up ke Pelanggar PSBB, Anies Baswedan Melanggar 2 Undang-undang

Ayonews, Jakarta

Gubernur Anies Baswedan belagak tampil lebih hebat dari semua kepala daerah lainnya yang sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejak 30 April 2020 memberlakukan Pergub Jakarta no: 41 Tahun 2020 tentang sanksi pelanggar PSBB.

Misalnya dalam pasal 4 Pergub, sanksi PSBB ini mengatur bahwa bagi pelanggar PSBB Jakarta, seperti tidak menggunakan masker saat bepergian dan lakukan kerumunan dikenakan sanksi teguran, sanksi sosial dan denda sebesar Rp 250.000.

“Dalam pelaksanaan penegakannya juga banyak terjadi pemberian sanksi sosial, pelanggar PSBB disuruh push up. Anies terkesan seenak udelnya aja menerapkan peraturan. Apakah memang push up merupakan kegiatan sosial? tanya Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia di Jakarta, Kamis (14/5/ 2020).

Ketidakjelasan penegakan peraturan ini, menurut Tigor, merupakan cerminan bahwa Pergub sanksi PSBB ini bermasalah.

“Aneh memang, kok bisa dibuat oleh Anies Baswedan sebuah peraturan gubernur (Pergub) yang isinya disertai pemberian sanksi?” ujarnya, heran.

Tigor mengungkapkan, berdasarkan dua peraturan perundang-undangan yaitu; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) diatur bahwa regulasi di tingkat daerah yang boleh mencantumkan sanksi hanyalah sebuah peraturan daerah atau Perda.

“Sebenarnya dalam upaya penegakan Perda dan pemberian sanksi bagi masyarakat atau perusahaan atau unit usaha yang melanggar PSBB di Jakarta, pemprov Jakarta bisa dengan dasar sebuah Perda, bukan Pergub,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, secara jelas, pasal 15 UUPPP dikatakan bahwa tentang materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda). Begitu pula dalam Pasal 238 UUPD disebutkan bahwa:
(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50 juta rupiah;
(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau denda selain dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

“Disimpulkan bahwa Pergub No: 41 tahun 2020 yang dibuat Anies Baswedan itu melanggar dua peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD),” paparnya.

Dengan demikian, sambung Tigor, penegakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggar PSBB hingga dengan menghukum melakukan push up adalah tindakan melanggar hukum oleh aparat pemprov Jakarta.

Penegakan PSBB dapat juga dilakukan dengan kerja pengawasan secara konsisten di lapangan oleh Pemprov Jakarta dan tidak harus dengan sanksi pidana.

Kerja pengawasan di lapangan sangat minim dan tidak konsisten. Akibatnya para pelanggar kucing-kucingan melakukan pelanggaran karena pemprov tidak bekerja konsisten menegakan PSBB.

“Jika Anies Baswedan masih tetap ingin membuat regulasi dengan adanya sanksi pidana dalam penegakan PSBB di Jakarta sebaiknya membuatnya dalam bentuk Perda,” tegasnya.

Begitu pula bagi kepala daerah lain yang ingin membuat regulasi penegakan PSBB dengan sanksi pidana, tidak mengikuti langkah salah Anies Baswedan.

“Sebaiknya kalian bersama DPRD di daerah masing-masing membuat Perda untuk penegakan PSBB yang disertai isi sanksi pidana di dalamnya,” tandasnya.(TIM)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top