Ibukota

Ngeluh TKD Disunat Sampe Kolor Lurah & Camat Melorot, Liat Donk Banyak Rakyat Kecil Tak Punya Penghasilan & Kini Kelaparan

Ayonews, Jakarta

Kebijakan pemotongan Tunjangan Kinerja (TKD) Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai terlalu berlebihan dan diusulkan agar dievaluasi untuk pamong di wilayah.

Hal tersebut dilontarkan Ketua Dewan Kota (Dekot) Jakarta Pusat, Dede Sulaeman yang turut prihatin terhadap pandemi Covid-19 yang kemudian berimbas pada pemotongan TKD lurah dan camat.

Ia menilai pemotongan TKD inj harus bijak tidak nenyamaratakan dengan ASN bekerja dari rumah Work From Home (WFH).

“Ini harus menjadi bahan masukan buat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan DRRD DKI Jakarta, bahwa lurah dan camat sudah kerja setiap hari. Bahkan pada hari libur juga datang ke wilayah,” ungkap Dede, Rabu (13/05/2020).

Selain itu, tambah Dede, jika ada peresmian dan kegiatan bantuan sosial untuk warga masyarakat meraka, lurah dan camat juga nongol untuk memonitor.

“Saat monitoring di wilayah mereka juga rela meronggoh koceng kantong pribadi untuk membelikan kopi dan rokok, walaupun nilainya tidak seberapa. Kami berharap, pemotongan TKD jangan disamaratakan dengan ASN yang kerja dari rumah,” paparnya.

Beberapa sumber lainnya juga mengungkapkan keprihatinan dari pemotongan TKD ini yang berdampak menunnnuya kinerja ASN.

“Akibat dampak mewabah pandemi Covid 19, TKD ASN Pemprov DKI Jakarta dipotong 10 persen hingga 50 persen dari TKD atau tunjangan penghasilan pegawai (TPP) para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta di mulai bulan Mei tahun 2020 ini. Kasihan sekali Lurah dan camat,” tambah Budi tokoh masyarakat Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Chaidir menerangkan, tunjangan PNS disesuaikan dengan kontraksi ekonomi imbas Covid-19 yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurutnya, kontraksi ekonomi tertinggi sampai 53 persen. Pemotongan atau penyesuaian TKD bisa sampai 50 persen kalau memang itu 53 persen.

“Rencana pemotongan TKD seluruh PNS akan dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

Sekedar diketahui, pemotongan TKD seluruh PNS DKI itu mengikuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Salah satunya adalah anggaran belanja pegawai. Anggaran yang semula Rp 24,19 triliun dipangkas Rp 5,05 triliun menjadi Rp 19,14 triliun.

Di lain pihak, Rahmat, seorang warga menyatakan wajar saja di masa sulit ini aparat pemerintahan dipotong TKD-nya. “Gajinya kan nggak dipotong. Harusnya liat juga donk banyak rakyat kecil gelandangan, pengemis, pekerja informal, mereka nggak punya gaji. Baru kolor melorot gara-gara berat badan turun, itu pejabat udah ngeluh aja. Gimana dengan rakyat yang kelaparan, baru bisa makan karena belas kasihan orang,” cetusnya.(Irvan.S)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top