Ibukota

Banyaknya Bangunan Melanggar di DKI Diduga Jadi Ajang Kolusi Anak Buah Anies untuk Menghasilkan Fulus

Ayonews, Jakarta

Keberadaan bangunan melanggar di wilayah Jakarta Utara, khusuanya di wilayah Kecamatan Cilincing, semakin hari semakin bertambah banyak.

Salah satu yang sangat mencolok dan membuat mata terperangah adalah keberadaan bangunan gudang yang berada di Jalan Cacing, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, yang berdiri kokoh walau diduga tidak mengantongi izin.

Walikota Jakarta Utara, Sigit, yang dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp (WA) terkait keberadaan bangunan tersebut berang dan berjanji akan melakukan pengecekan.

“Saya akan cek,” jawabnya singkat.

Sementara itu, Kasudin Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Kota Administrasi Jakarta Utara, Kusnadi yang dikonfirmasi terkait keberadaan bangunan melanggar di wilayahnya lebih memilih masa bodoh.

Terbukti, hingga saat ini pelaksanaan pembangunan gudang yang diduga kuat tidak berizin tersebut tetap berlangsung.

Menanggapi maraknya bangunan melanggar di Kecanatan Cilincing, Ketua LSM Investigasi Fakta Hukum (Infakum), Jenry S, ketika dimintai komentarnya mengungkapkan alasan-alasan maraknya bangunan melanggar tersebut.

“Maraknya bangunan melanggar di Jakut diakibatkan berbagai hal. Pertama, ketidakmampuan Kusnadi selaku Kasudin CKTRP. Kedua, bangunan melanggar sudah jadi ajang bisnis yang gampang menghasilkan fulus,” ujarnya.

Dikatakannya, jika Kusnadi tanggap dan memiliki kemauan untuk menindak berbagai pelanggaran bangunan di wilayah yang dipimpinnya, keberadaan bangunan melanggar akan berkurang.

“Yang terjadi saat ini sebaliknya. Hampir semua sudut kota Jakut berisi bangunan melanggar,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, ada banyak skenario yang dibuat untuk bisa mengelabui berbagai kalangan.

“Hal yang sangat lumrah adalah, dengan ‘memelihara’ pihak luar untuk mengelabui keterlibatan pihak dalam untuk ‘mengontrol’ permainan. Jadi seakan-akan mereka tidak tau petsoalan lapangan, tapi mereka muncul saat injury time,” tegasnya.

Ditambahkannya, jika wilayah Jakarta Utara ingin terbebas dari persoalan masalah tata ruang, khususnya menyangkut masalah bangunan melanggar, Gubernur Anies Baswedan harus melakukan tindakan tegas.

“Jika Anies selaku Gubernur DKI ingin Jakarta Utara aman dari bangunan melanggar, langkah yang paling tepat adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat Sudin Citata dan Pol PP dan mwnempatkan orang-orang yang kredibel,” tukasnya. (Anggiat Sitanggang)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top