Korupsi

Usut Dugaan KKN Berjamaah Dalam Proyek Tiga Sudin Gulkarmat DKI Jakarta

Ayonews, Jakarta

Pada tahun anggaran 2017 yang lalu, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Kota Administrasi Jakarta Barat mengalokasikan anggaran untuk Pengadaan Perlengkapan Mobil Damkar Jakbar, yang dikerjakan oleh PT AKG senilai Rp 1.972.853.671 dengan
realisasi senilai Rp 1.294.920.000,00 atau 65.64% dari anggaran.

Pada tahun anggaan yang sama, Sudin Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Selatan juga mengalokasikan anggaran untuk Pengadaan Perlengkapan Petugas Operasional Sudin Gulkarmat Jaksel sebesar Rp 2.157.731.147, dengan realisasi sebesar Rp 1.599.163.500

Sedangkan Sudin Gulkarmat Jaktim menganggarkan Rp5.633.769.812 untuk belanja peralatan dan mesin dengan realiasi senilai Rp 3.826.432.100 atau sebesar 67,92% dari anggaran.

Dari ketiga ketiga kegiatan ini sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang hampir sama.

Seperti dalam pelaksanaan lelang proyek di Sudin Gulkarmat Kota Administrasi Jakbar, perencanaan kebutuhan barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang memadai, HPS tidak didasarkan pada survei harga pasar, serta danya indikasi persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan, HPS per satuan alat berdasarkan data riwayat HPS terindikasi telah diketahui oleh beberapa perusahaan.

Hal yang hampir sama juga terjadi dalam proses pelelangan proyek di Sudin Gulkarmat Jaksel. HPS tidak berdasarkan harga pasar, persyaratan teknis lelang terindikasi sulit dipenuhi dan mengarah terhadap perusahaan binaan, terdapat keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang patut
diduga dalam satu kendali dan pemenang lelang, hanya dipakai sebagai perusahaan bendera.

Begitu juga proses lelang proyek Sudin Gulkarmat Jaktim terjadi juga penyimpangan dimana HPS tidak didasarkan pada survei harga pasar yang
memadai dan terindikasi tidak wajar, perusahaan pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai pemenang lelang, PPK menetapkan jenis kontrak harga satuan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan terindikasi dilakukan untuk mengantisipasi ketidakmampuan
penyedia untuk menyediakan produk Fire Helmet merek Schuberth dan pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera.

Ironisnya, untuk mengetahui sejauh mana dugaan terjadinya KKN berjamaah di tubuh Dinas Gulkarmat DKI Jakarta ini, Kepala Dinas Gulkarmat, Satriadi, Sekdis Gulkarmat, Sugeng, Kasudin Gulkarmat Jakbar, Abdul Kholik, Kasudin Gulkarmat Jaksel, Herbeth Lumban Gaol dan Kasudin Gulkarmat Jaktim, Mukhtar saat dikonfirmasi tak mau menjawab adanya temuan ini.

Menanggapi dugaan terjadinya KKN berjamaah dalam pelaksanaan proyek di tiga Sudin Gulkarmat tersebut, Ketua Umum LSM Investigasi Fakta Hukum (Infakum), Jenry S kepada Ayonews menyebutkan, bahwa dugaan adanya persekongkolan dalam proyek tersebut-proyek tersebut benar adanya.

“Itu bukti persekongkolan merupakan temuan BPK dan diakui Kadis Gulkarmat terdahulu, Subejo,” ujarnya.

Dikatakan Jenry, proyek-proyek tersebut sudah dirancang untuk dikorupsi. Mulai dari perencanaan, pelelangan hingga pelaksanaan itu sudah diatur sedemikian rupa antara pejabat sudin terkait, panitia lelang dan rekanan.

Sementara itu, data lapangan yang diperoleh Ayonews, pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh perusahaan peserta lelang yang kalah, bukan oleh perusahaan pemenang lelang.

Jenry mengungkapkan, Gubernur DKI, Anis Baswedan untuk segera turun tangan menindak para pelaku yang terlibat dalam persekongkolan tersebut.

“Anis harus segera turun tangan menelisik permasalahan ini,” terangnya. (Anggiat Sitanggang)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top