Hukum

Dituduh Pembalakan Liar, Dicuekin Surya Paloh, Pengurus Partai Nasdem Kena Tumor Usus

Ayonews, Jakarta

Salah satu kader Partai Nasdem yang menggantikan Wakil Ketua Bappilu di Kabupaten Toba Propinsi Sumatera Utara tahun 2017 hingga sekarang, Jojor Marintan Napitupulu mengatakan, dalam waktu dekat akan mengundurkan diri dari kepengurusan partainya.

Hal itu disampaikannya melalui telepone diadakannya Sabtu (8 / 5-2020) kepada Ayonews lantaran tidak ada penggantinya atau kepedulian Ketua Bappilu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terhadap pengaduan yang menimpa mereka.

Jojor dijadikan sebagai tersangka oleh penegak hukum di Kabupaten Toba.  Dia akan resmi mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Nasdem, yaitu sebagai Wakil Ketua Bappilu di Kabupaten Toba, berhubung kondisi kesehatannya tidak lagi mendukung untuk membesarkan partainya.

Jojor menyatakan akan mundur dari kepengurusan setelah kondisinya sehat setelah dioperasi hingga 3 kali akibat tumor usus.

Ketua Pansus Dana CD ketika menjabat sebagai DPRD di Kabupaten Toba itu membeberkan kisah buruknya penanganan hukum yang menderanya

Apalagi ia sedang berjuang melawan penyakit tumor yang mengerogoti ususnya, ditambah dia ingin fokus menghadapi permasalahan proyek pembangunan jalan umum masyarakat di desa Pararungan Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba.

Jojor mengakui, bahwa dirinya dijadikan target masuk penjara oleh saudaranya sendiri sebagai pejabat di KPH IV Balige, yang bersikukuh mendorong dirinya dijadikan tersangka hingga berurusan kepada pihak Kejaksaan.

Dijelaskannya, bahwa sebagai rekanan resmi yang memenangkan tender terhadap pembukaan jalan umum di Desa Pararungan, tidak seharusnya  dirinya dijadikan sebagai tersangka, apalagi proyeknya telah distop.

Dia, menceritakan kisah dimulainya proyek pembangunan jalan umum di desa Paraungan tersebut.

Menurutnya, pada 05 Juli 2019 Desa  Pararungan, Habinsaran membuka pengumuman tender untuk program pembangunan pembukaan jalan usaha tani, yakni jalan menuju kebun Ramba sitarak dan Jumabalik,  dengan volume + 15 KM. Anggarannya bersumber dari dana desa Pararungan T.A. Thn 2019, senilai kurang lebih Rp.500 jt.

Kemudian, pada 25 Juli 2019 diadakan periahal mulai pembukaan jalan usaha tani tersebut. Pada saat memulai kegiatan, secara resmi dihadiri oleh Muspika dan seluruh masyarakat Desa Pararungan, bersama perangkat Desa, Kepala Desa dan Camat Habinsaran juga BPD.

Seiring berjalan waktu pada tanggal 15 Agustus 2019 UPT Kehutanan Wilayah IV tiba-tiba melaporkan Kepala Desa Pararungan dan Pengusaha, dengan tuduhan melanggar pasal 40 ayat 1. jo pasal 19 ayat 1 UU No. 5 tahun 1990 serta pasal 94 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2013.

Setelah munculnya hal itu, perangkat desa melaporkan kondisi di lapangan kepada pihak PMD Kabupaten, lalu diadakan rapat 2 kali di kantor Bupati untuk membahas telah distopnya pekerjaan proyek membangun jalan umum tersebut.

Selanjutnya, oleh Wakil Bupati Kab.Toba, Hulman Sitorus pada 27 Januari 2020 berkirim surat ke Menteri Kehutanan KLHK di gedung Manggala Wanabhakti dengan harapan untuk mendapat solusinya.

Melalui Dirjen Lingkungan hidup, Menteri KLHK berkirim surat kepada pemerintah daerah diberikan wewenang sepenuhnya kepada Bupati Toba Darwin Siagian untuk melaksanakan pembinaan kepada pihak Desa.

Oleh Bupati Toba,  juga berkirim surat kepada Kapolres tanggal 05 Maret 2020. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak Polres, hingga masalah pembukaan jalan umum masyarakat desa Pararungan distop  serta disita alat bukti bahkan telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan P-19.

Sebagai rekanan, Jojor mengaku bahwa kinerjanya adalah diatur dalam UU No.40/2007 tentang perseroan.

“Jika dana desa dipergunakan untuk membangun jalan umum masyarakat, apakah penegak hukum harus bertindak menghambat karena kepentingan oknum ?  Sudah jelas realisasi dana desa dilelangkan oleh Kepala desa. Kami sebagai rekanan adalah resmi melakukan penawaran sesuai yang dipersyaratkan. Dan kami memenangkan lelang,” paparnya.

Lebih jauh Jojor mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah membuat aturan pelaksanaan dana desa karena ada Juknis/ Jutlak desa.

“Kalau kami dituduh punya kesalahan membuka jalan, kenapa perencana dan PMD dari Kabupaten Toba termasuk Muspika, kenapa tidak ikut dijadikan tersangka ?  Kan mereka sebagai perencana proyek tersebut ?” keluhnya.

Kalau jalan disebut katanya melewati hutan lindung, Jojor mempertanyakan kenapa pihak Kehutanan sejak awal tidak melarangnya.  Dan mengapa pihak Kehutanan KPH IV Leo Sitorus tidak menjawab surat permohonan desa No.85/900/DPR/VII/2019 tertanggal 10 Juli 2019 tentang  permohonan pinjam pakai ?

Sebagai rekanan, jelasnya, tentu tidak memahami adanya lahan yang terbelenggu hutan lindung di Desa Pararungan. Apalagi setelah adanya bukti surat penyerahan lahan bahwa masyarakat tidak keberatan untuk dibangun jalan umum diatas lahannya.

Ditambah pengakuan tokoh masyarakat, ketika itu, Tulus Sinambela, bahwa pihak kehutanan di Kecamatan Habinsaran bermarga Simangunsong telah menyetujui bahwa, jalan boleh dibangun di kawasan, asalkan untuk kepentingan umum.

Masih menurut keterangan Jojor, berkaitan permasalahan tersebut, karena ia keadaan kondisi sakit tumor melalui Pengacara Rudi Zainal Sihombing, SH untuk memberitahukan kepada pihak Kejaksaan agar meminta waktu supaya dirinya sembuh dulu baru dilaksanakan P 21.

Dia berharap, Jaksa Agung RI kiranya dapat memberikan perlindungan hukum untuk dirinya akibat masalah tersebut, apalagi sebagai perempuan yang tidak berdaya dirinya yang sedang sakit harus berjuang menyekolahkan anaknya.

“Dan setelah operasi tumor usus selesai, saya mengalami hingga 3 kali dibedah dan sekarang posisi usus yang dipotong itu berada diluar. Maka saya tidak bisa lagi bekerja atau beraktifitas seperti biasa, dan saya tidak memiliki dana utk mengurus perkara ini dikarenakan kondisi saya sekarang sangat memprihatinkan” keluhnya.

Sementara itu, Kepala desa Pararungan Purbauli Panjaitan bersama PK dan TPK desa Pararungan, membenarkan jika pada hari Senin tanggal 27 April 2020 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Toba, pejabat yang ditunjuk sebagai tersangka atas nama Purbauli Panjaitan (Kepala desa Perarungan Kecamatan Habinsaran), Sakkot Panjaitan (Penanggung Jawab kegiatan / PK), Tim Ketua Tumpak Simanjuntak (Tim Pengelolah Kegiatan (TKP), dan tiga tersangka yang diantar Polisi ke kantor Kejaksaan itu yang tidak dilibatkan, kemudian yang didukung sebagai pengacaranya. (Maruli Siahaan)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top