Hukum

Pengadaan Perlengkapan Mobil Damkar 2017 Diduga Sarat  Persekongkolan, Gubernur Didesak Copot Kasudin Gulkarmat Jakbar

Ayonews, Jakarta

Pada APBD TA 2017 lalu, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat (Sudin Gulkarmat Jakbar)
mendapatkan alokasi anggaran untuk Pengadaan Perlengkapan Mobil Penanggulangan Kebakaran senilai Rp 1.972.853.671,00 dengan realisasi senilai Rp 1.294.920.000,00 atau 65.64% dari anggaran.

Namun, seusai perjalanan waktu diketahui bahwa kegiatan tersebut diduga sarat dengan KKN. Mulai dari perencanaan, pelelangan hingga pelaksanaan.

Data yang diperoleh Ayonews menyebutkan, perencanaan kebutuhan barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang memadai.

Selain itu, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak didasarkan pada survei harga pasar, serta ada indikasi persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan.

Indikasi lain yang menguraikan telah terjadinya dugaan KKN dalam kegiatan tersebut adalah nilai HPS per satuan alat berdasarkan data riwayat HPS terindikasi telah diketahui oleh beberapa perusahaan.

Menanggapi dugaan terjadinya KKN dalam pelaksanaan proyek di Sudin Gulkarmat Kota Administrasi Jakbar tersebut, Ketua Umum LSM Investigasi Fakta Hukum (Infakum), Jenry S kepada Ayonews menyebutkan, bahwa ada persekongkolan dalam proyek tersebut.

“Itu proyek persekongkolan. Mulai dari perencanaan, pelelangan hingga pelaksanaan itu sudah diatur,” ujarnya.

Dikatakannya, bahwa PT AKG tidak layak menjadi pemenang lelang.

“PT AKG itu tidak dapat memenuhi persyaratan dukungan dari agen untuk
barang nozzle merek Unifire,” ungkapnya.

Informasi yang diperoleh Ayonews dari sumber yang layak dipercaya menyebutkan, bahwa telah terjadi perubahan kontrak yang dilakukan PPK di luar prosedural yang berlaku.

Sumber tersebut merinci, setelah penetapan pemenang oleh Ketua POKJA JB.1B – UPPBJ Jakarta Barat pada 15 November 2017 bertempat di kantor Sudin Gulkarmat Jakbar dilakukan penandatangan kontrak oleh PPK, yang bertindak untuk dan atas nama Sudin
Gulkarmat Jakbar dengan direktur perusahaan pemenang lelang.

Namun berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pengadaan yang mengacu pada standar dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diumumkan dalam informasi jenis kontrak pelelangan pada pengadaan perlengkapan mobil penanggulangan kebakaran pada Sudin Gulkarmat Jakbar, maka jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran yang digunakan dalam pelelangan ini adalah lump sum.

Pada bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pengadaan yang telah ditandatangani yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak, dijelaskan pada poin 35.3 mengenai perubahan kontrak dijelaskan bahwa perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan
untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan dan harga
satuan.

Lebih lanjut pada poin 38 mengenai perubahan nilai kontrak dijelaskan bahwa perubahan nilai kontrak sebagai akibat perubahan pekerjaan dengan ketentuan perubahan nilai kontrak hanya dapat dilakukan sampai paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

Dan sebagaimana dalam SSKK pengadaan pada saat dilakukan lelang pengadaan Perlengkapan Mobil Penanggulangan Kebakaran pada Sudin Gulkarmat Jakbar dijelaskan bahwa jenis kontrak pada pengadaan berdasarkan cara pembayaran adalah lump sum, sehingga tidak boleh dilakukan perubahan atas kontrak pengadaan.

Sementara itu, data lapangan yang diperoleh Ayonews, pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh salah satu perusahaan peserta lelang yang kalah, bukan oleh PT AKG selaku perusahaan pemenang lelang.

Dengan kata lain, PT AKG selaku pemenang lelang hanyalah “perusahaan bendera”.

Sementara itu, Kasudin Gulkarmat Jakbar, Abdul Cholik yabg dikonfirmasi terkait dugaan KKN dalam institusi yang dipimpinnya tersebut tidak mau menjawab.

Jenry meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk lebih tegas terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilaksanakan anak buahnya.

“Anies harus lebih reaktif. Jika ada anak buahnya bekerja tidak sesuai prosedural, copot saja dan serahkan ke aparat hukum untuk di proses,” tukasnya. (Anggiat Sitanggang)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top